Mengintip Progres Pembangunan JLS Blitar, Dua Trase Masih Tahap Pembebasan Lahan

JawaPos.com - Jalur Lintas Selatan (JLS) Tulungagung-Trenggalek sudah bisa dilewati. Bagaimana dengan JLS yang melintasi Kabupaten Blitar? Menurut informasi yang dilansir dari Blitar Kawentar (Jawa Pos Group) JLS Blitar kini dalam tahap pembebasan lahan, yakni di dua trase yang belum dituntaskan.

Pemerintah menargetkan dua trase terakhir itu rampung tahun 2024. Namun, Pemkab Blitar masih menunggu instruksi pusat untuk teknis pembebasan lahan.

Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Blitar Hamdan Zulfikri Kurniawan mengungkapkan, dua trase yang akan dibebaskan pada tahun ini yaitu trase Sumbersih–Ringinrejo dan trase Ringinrejo–Jolosutro.

Sementara, trase Serang-Sumbersih sebelumnya sudah selesai dilakukan pembebasan lahan pada 2023 lalu. Rencananya, pembangunan trase ini bakal dilakukan tahun ini.

Pembebasan lahan pada trase Sumbersih–Ringinrejo didahulukan. Sebab ada kebijakan dari pemerintah pusat. Artinya, pembangunan JLS pada trase tersebut masuk prioritas sehingga pemerintah daerah harus segera melakukan persiapan lahan, salah satunya pembebasan lahan.

"Sayangnya untuk pembebasan lahan JLS ini menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Selain itu, pembayarannya nanti dilakukan dengan cicil untuk trase Sumbersih–Ringinrejo masuk Kecamatan Wates. Sedangkan trase yang lain, pembebasan lahannya sudah beres," ujar Hamdan.

Kebijakan pembayaran dengan sistem cicil, menurutnya memang kebijakan dari pusat. Sebab, nilai yang harus dikeluarkan pemerintah untuk pembebasan lahan mencapai puluhan miliar. Dengan begitu, tidak mungkin semua biaya pembebasan lahan ditangani oleh Pemkab Blitar.

"Kalau sistem pembayaran secara penuh, anggarannya bermiliar-miliar untuk pembebasan lahan. APBD Pemkab Blitar bisa saja menangani pembebasan lahan JLS, tapi tidak bisa menangani pembangunan jembatan dan jalan lain yang tentu juga menjadi prioritas," tegasnya

Hamdan menceritakan, beberapa hari yang lalu terdapat pertemuan Pemkab Blitar, Tulungagung, Trenggalek bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur, Adhy Karyono.

Padq pertemuan itu, Pemprov Jatim menilai Pemkab Blitar paling baik dalam progres pembebasan lahan JLS. Apalagi, pembebasan lahan JLS di Tulungagung sempat belum terbayarkan hingga akhir tahun lalu.

Hamdan mengaku bahwa dalam pembebasan lahan memang tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa warga yang tidak terima dengan harga yang ditentukan melalui mekanisme appraisal tersebut.

Selain itu, ada juga kendala status lahan. Misalnya, sertifikat lahan yang masih menjadi agunan di bank. Syukurnya trase Serang–Sumbersih dapat berlangsung lancar hingga terbayarkan semua kepada warga yang terdampak jalan nasional ini.

"Untuk pembangunan proyek fisiknya, pemerintah pusat yang bertanggung jawab dan mengetahuinya," pungkasnya.