Pemkot Jogjakarta Upayakan Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan

JawaPos.com–Dinas Pariwisata Kota Jogjakarta berupaya meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kota Jogjakarta. Hal itu sebagai salah satu upaya untuk menggerakkan kembali roda perekonomian di kota tersebut.

”Dengan lama tinggal wisatawan yang lebih panjang, akan berpengaruh pada nilai belanja yang mereka keluarkan dan pada akhirnya dapat mendongkrak roda perekonomian,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogjakarta Wahyu Hendratmoko seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.

Berdasar data Dinas Pariwisata Kota Jogjakarta, rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Jogjakarta pada 2019 tercatat 2,08 hari. Namun, turun menjadi 1,63 hari pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Hingga September tahun ini, rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Jogjakarta kembali turun menjadi 1,33 hari karena pandemi Covid-19 masih berkepanjangan dan penerapan aturan PPKM.

Dengan membaiknya kondisi pandemi di Kota Jogjakarta serta kasus yang semakin terkendali, Wahyu menilai, kondisi tersebut bisa dijadikan sebagai momentum untuk kembali meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan. ”Dari kajian kali ini, kami berharap ada formula yang bisa dirumuskan bersama-sama untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan, mulai dari meningkatkan kualitas destinasi wisata, industri, dan kelembagaan kepariwisataan,” papar Wahyu Hendratmoko.

Sementara itu, Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti menyebut, meningkatkan lama tinggal wisatawan harus pula diikuti dengan meningkatnya jumlah belanja wisatawan. ”Dalam pariwisata, ada tiga hal utama yang harus dilakukan yaitu what to see, what to do, and what to buy. Prinsip ini yang harus dilakukan untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan,” terang Haryadi Suyuti.

Dia bahkan berharap, seluruh pelaku pariwisata dapat memberikan panduan dan alternatif kepada wisatawan untuk lebih banyak beraktivitas di Kota Jogjakarta. Sehingga, lama tinggal wisatawan pun meningkat.

”Tetapi, karena kondisi saat ini masih pandemi, berbagai kegiatan pariwisata pun harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Level PPKM memang sudah turun ke level 2, tetapi kewaspadaan tetap harus diberlakukan di level yang lebih tinggi,” tutur Haryadi Suyuti.

Menurut Haryadi, penurunan level PPKM ke level 2 bukan berarti masyarakat dapat mengabaikan seluruh protokol kesehatan. ”Ukuran penurunan level PPKM itu ada tiga, capaian vaksinasi, pelaksanaan protokol kesehatan dan mobilitas masyarakat. Harus tetap dijaga supaya kasus semakin turun dan terkendali,” ujar Haryadi Suyuti.