Ada Freeport di Kongres HMI

JawaPos.com - Pelaksanaan kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke XXIX di Pekanbaru yang seharusnya selesai pada, Kamis (26/11) terpaksa diperpanjang. 

Penambahan waktu kongres tersebut, akibat keterlambatan pelaksanaan sidang-sidang pleno. Terkait penambahan waktu yang diperkirakan minimal dua dan maksimal tiga hari tersebut, pihak panita telah mengkomunikasikan hal itu dengan pemerintah daerah dan juga aparat keamanan.

Namun ada yang menarik dalam kongres yang tertunda ini. Yaitu pembahasan soal PT Freeport yang kini menjadi polemik sehingga menyeret nama ketua DPR Setya Novanto yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dikatakan Sekretaris Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam, Syarif Achmad bahwa dalam kongres perlu rumusan baru dan peran HMI dalam mewujudkan kedaulatan bangsa. 

"Salah satu agenda besar dalam Kongres HMI, adalah mengevaluasi investasi asing di sektor sumber daya alam, salah satunya keberadaan PT Freeport,"

Dia mengharapkan HMI mendorong semangat nasionalisasi agar pemerintah tidak sekedar menjadi regulator dan penonton, tapi kebijakan investasi yang dilakukan pemerintah menguntungkan daerah dan pusat.

Terkait permintaan PT Freeport untuk memperpanjang investasinya di Indonesia, maka Kongres HMI akan merumuskan dan merekomendasikan pemerintah untuk lebih berpihak pada kepentingan nasional dan daerah dibanding kepentingan korporasi.

Mantan Ketua Umum Cabang Makassar menegaskan Kongres HMI akan menghasilkan penolakan perpanjangan kontrak PT Freeport bila pembagian keuntungan masih merugikan bangsa seperi saat ini, disamping komitmen dan tanggung jawab lingkungan dan masyarakat.

Karena itu dia mengharapkan pemerintah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait keberadaan PT Freeport sebelum melakukan perpanjangan. 

"Lebih jauh lagi, Kongres HMI akan merekomendasikan produksi tambang emas dan tembaga di Timika dengan melibatkan BUMN seperti Aneka Tambang yang akan lebih memberikan keuntungan bagi  bangsa dan negara," tegasnya. (sol/dac/ndi/JPG)