Tindak Tegas Pembalak dan Penambang Ilegal

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diminta melakukan pengawasan hutan dan lingkungan. Karena saat ini marak aktivitas tambang ilegal (illegal mining) dan pembalakan hutan secara liar (illegal logging).

Hal tersebut disampaikan sejumlah anggota DPRD Sumbar pada paripurna penjelasan tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan Pemprov, Kamis (15/10). Salah seorang anggota DPRD Sumbar Endarmy mengatakan pengawasan galian C perlu dilakukan pemda secara maksimal.

Hal ini juga untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan dan konflik di masyarakat. Ia mencontohkan galian pasir batu (sirtu) di Lubukalung, Kabupaten Padangpariaman.

"Pemda harus tanggap menindak. Karena ini masalah sudah lama tanpa pengawasan meski sudah sering diprotes masyarakat Singguliang,” ungkap politisi Nasdem ini seperti yang dilansir .

Anggota DPRD lainnya Hidayat menyarankan agar pengawasan dan aturan illegal logging perlu diperjelas. Karena banyak perusakan hutan terjadi di Sumbar. “Justru ada tindakan illegal logging yang dibekingi oknum penegak hukum. Ini kan sangat membahayakan jika terus dibiarkan,” ujarnya.

Katanya, pemprov Sumbar tidak seharusnya lamban menyikapi permasalahan kerusakan lingkungan tersebut. “Kita perlu membawa masyarakat menjadi pengawas dengan peraturan yang ditetapkan,” kata politisi Gerindra ini.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Ali Asmar mengatakan, masalah perlindungan hutan masyarakat memang tidak hanya dipandang sebagai perusak, tapi juga diajak ikut mengawasi hutan.

Meski ada polisi hutan, namun pengawasan hutan Sumbar yang luas perlu dibentuk tim dan pembinaan masyarakat. Sehingga pencegahan terjadinya illegal mining dan illegal logging bisa dioptimalkan.

"Masalah permainan oknum akan diperbincangkan melalui rapat forkopimda nanti,” ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan Padangpanjang ini. (cr3/hsn/JPG)