Polisi Paksa Bubarkan Aksi Damai Aktivis HAM Papua

JawaPos.com - Kepolisian Daerah (Polda) Papua dan jajarannya dianggap membungkam demokrasi di tanah Cendrawasih. Hal itu karena aksi damai yang dilakukan sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) dan pimpinan DPR dibubarkan paksa oleh aparat Polresta Jayapura, Kamis (8/10).

Selain itu sejumlah aktivis juga ditangkap dan diamankan Polsek Abepura. Koordinator Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM-Papua, Peneas Lokbere menyampaikan, aksi damai yang dilakukan kemarin tidak memiliki kaitan dengan politik. Melainkan aksi melawan lupa agar kasus Paniai jangan dilupakan.

Ia menyayangkan perilaku aparat yang seolah-olah terlalu over bertindak. Karena aksi yang dilakukan tidak anarkistis maupun mengganggu ketertiban. Karena pihaknya membuat tali lingkaran untuk mengelilingi massa aksi.  

“Poin pentingnya adalah aksi kami dilakukan damai dan tak berbau separatis. Pembubaran paksa ini merupakan perilaku keji yang membuat orang tidak berani lagi menyampaikan pendapat di muka umum sekalipun dijamin undang-undang," tandas Peneas didampingi sejumlah aktivis saat memberi keterangan pers di sekretariat Konstras, Waena, Padang Bulan, Jayapura, Jumat (9/10).

Karena itu pihkanya mengutuk reaksi polisi menangkap para aktivis saat aksi damai berlangsung. Karena dinilai membunuh kebebasan berdemokrasi.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda menambahkan, jika izin yang dipersoalkan polisi lalu membubarkan massa aksi damai, hal ini justru menunjukkan kegagalan kepolisian mengatasi pendemo. Dan ini semakin membuka mata dunia bahwa ruang demokrasi di Papua semakin dibungkam.

Sementara Koordinator Kontras Papua, Olga Hamadi meluruskan, saat itu dirinya tidak diamankan. Ia hanya meminta kepada wakapolres agar para aktivis dan frater tidak dibawa ke dalam truk. Dia juga meminta yang berada di dalam truk untuk diturunkan. (ade/nat/hsn/JPG)