Soal Seragam Sekolah, Gubernur Khofifah Bakal Beri Sanksi Nonjob jika Tak Tuntaskan Tugas Maksimal

JawaPos.com–Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dukung langkah Dinas Pendidikan (Dispendik) melakukan moratorium penjualan seragam sekolah melalui koperasi sekolah.

Secara tegas Khofifah meminta Kepala Cabang Dispendik Jatim wilayah dan kepala SMAN, SMKN, dan SLB, untuk menertibkan koperasi sekolah yang masih menjual seragam.

”Silakan koperasi tetap beroperasi tetapi untuk sementara tidak diperkenankan berjualan seragam sekolah sampai proses penataan selesai,” ujar Khofifah.

Langkah itu, merupakan bentuk ketegasan Khofifah menyikapi masalah penjualan seragam di sejumlah daerah di Jawa Timur agar segera tuntas.  Pemprov Jatim juga telah membuat keputusan untuk melarang koperasi menjual seragam sekolah. Hal itu juga dilakukan untuk mencegah potensi terjadinya pungutan liar (pungli) melalui penjualan seragam di sekolah.

”Dinas Pendidikan Jatim telah membuat keputusan untuk sementara koperasi dilarang menjual seragam sekolah. Bagi yang sudah telanjur membeli dan merasa keberatan, silakan dikembalikan dan koperasi sekolah wajib mengganti utuh,” ucap Khofifah.

Khofifah juga menyampaikan, para kepala cabang dinas (kacabdin) dan kepala sekolah diberi batas waktu untuk menertibkan koperasi sekolah yang masih menjual seragam. ”Apabila kacabdin dan kepsek belum menyelesaikan, sanksinya adalah nonjob,” tegas Khofifah.

Menurut Khofifah, koperasi sekolah harus terus hidup, tapi dilarang menjual seragam sekolah. Upaya tindak tegas yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah langkah untuk memberikan kepastian pada seluruh wali murid SMAN/SMKN/SLB se-Jatim.

”Saya bersama Kepala Dinas Pendidikan dan tim sudah mengambil keputusan bahwa seluruh Koperasi di sekolah sementara dilarang menjual seragam sekolah. Jika masih ada maka kembali saya tegaskan sanksinya adalah nonjob (kacabdin dan kepsek),” kata Khofifah.