Dana Desa Rp 244 Miliar Masih Nyantol

JawaPos.com- Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang layak dipertanyakan. Sebab, hingga akhir Mei, dana desa (DD) tahap pertama belum juga dicairkan. Totalnya mencapai Rp 244,245 miliar.

’’Memang benar, untuk penyaluran tahap pertama sampai sekarang belum,’’ jelas Kabid Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jombang Evy Setyorini .

Belum cairnya dana tersebut bisa membuat Kades dilanda rasa waswas. Hingga mendekati pertengahan tahun, DD belum bisa cair. Hal itu dikhawatirkan berdampak buruk bagi pembangunan di desa. Sebab, yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan atau infrastruktur. ’’Dampaknya jelas, pembangunan jadi agak molor karena biayanya berada di DD. Sampai sekarang belum turun,’’ katanya.

Pembangunan yang direncanakan segera dimulai kini harus menunggu cairnya dana tersebut. ’’Kalau belum turun, jelas tidak bisa. Sebab, biaya seluruh pelaksanaan pembangunan desa berasal dari DD,’’ ungkapnya.

Dia menyatakan, sesuai dengan jadwal yang diterima, DD dari pusat ke daerah seharusnya cair sejak minggu kedua April lalu. Namun, karena persyaratan Kabupaten Jombang baru dikirim beberapa waktu lalu, pencairan memang agak tersendat.

Rencananya, lanjut Evy, pihaknya kembali terbang ke Jakarta untuk menindaklanjuti belum turunnya dana tersebut. Betapa tidak, waktu yang tersisa kini tinggal dua bulan. Itu pun belum terpotong libur Lebaran nanti.

’’Jadwal tahap pertama sampai Juli, kemudian tahap kedua dimulai Agustus. Agar secepatnya bisa turun, kami besok (hari ini, Red) ke Jakarta lagi untuk menindaklanjuti itu. Jangan sampai hingga akhir Juni belum turun,’’ ucapnya.

Bisa ditebak, jika hingga akhir Juni atau Juli belum cair, seluruh pengurus desa bakal pusing. Tenggang waktu untuk realisasi penggunaan dana tersebut tak cukup lama, hanya sekitar lima bulan. ’’Insya Allah secepatnya kami berkomunikasi lagi ke Ditjen Perimbangan Keuangan sejauh mana rekomendasi dari persyaratan yang sudah kami kirim,’’ ujarnya.

Belum cairnya DD diprediksi berdampak pada pembangunan dan sektor pemberdayaan. ’’Pemberdayaan masyarakat mungkin tertunda, baik untuk linmas, guru PAUD, dan yang lainnya. Sebab, sumber dananya memang dari situ,’’ tuturnya. Evy memaklumi belum bisa turunnya dana tersebut ke daerah. Salah satu faktornya, tak optimalnya pelaporan yang diterima.

Bakhri, Kades Sumobito, Kecamatan Sumobito, juga mengakui belum cairnya DD tahap pertama tahun ini. Sejauh ini, belum ada kabar yang diterima pihaknya terkait dengan pencairan tahap pertama itu. ’’Jadi, tahap pertama memang belum, sekarang masih persiapan,’’ jelasnya.

Dia mengungkapkan, jika hingga pertengahan Juli dana tak juga cair, pemerintah desa dipastikan kelabakan. Sebab, waktu untuk realisasi penggunaan dana tersebut sangat pendek, tak ada setengah tahun. ’’Kalau Juli baru cair, jelas ada dampaknya. Waktunya nggak lama, hanya lima bulan. Kami jelas gupuh kabeh. Apalagi, yang dikerjakan adalah pembangunan fisik,’’ katanya.

Dengan berkurangnya waktu realisasi, pengerjaan bisa jadi tak optimal alias asal-asalan. Pembangunan yang dikejar waktu akhirnya dikerjakan asal selesai tanpa memperhatikan kualitas. Sebab, waktu begitu mepet.

Meski demikian, lanjut Bakhri, sementara ini belum ada pengaruh yang cukup signifikan terhadap desa terkait dengan belum turunnya dana dari pusat. ’’Kalau sekarang belum, masih persiapan pengajuan,’’ ungkapnya.’’Apalagi, cuaca sekarang tidak tentu. Kalau dikerjakan pas hujan, malah nanti tidak bagus,’’ tambahnya.

Pihaknya tahun ini bisa tersenyum lebar. Sebab, naiknya nominal gelontoran dana tersebut membuat dana yang diterima desa juga naik. Tahun ini, ujar Bakhri, DD untuk Desa Sumobito lebih dari Rp 800 juta. (fid/nk/c23/end)