BPJS-TK Bojonegoro Tawarkan DP Rumah 1 Persen

JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Cabang Bojonegoro membantu masyarakat untuk memiliki hunian pertama. Salah satunya melalui kredit pemilikan rumah (KPR).

Fasilitas pembiayaan KPR sendiri cukup menarik para peserta. BPJS-TK siap memberikan pinjaman 99 persen dari total harga rumah. Misal harga rumah Rp 100 juta, maka peserta hanya cukup mengeluarkan uang muka Rp 1 juta.

"Fasilitas ini sangat mudah," kata Kepala BPJS-TK Bojonegoro Budi Santoso saat acara Customer Gathering Let'ts Smile With BPJS-TK Bojonegoro di Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK), Kota Bojonegoro, Senin (26/2).

Program uang muka 1 persen itu di khususkan untuk rumah bersubsidi atau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan kategori non-MBR, plafon pembiayaan maksimal 95 persen.

"Salah satu persyaratan mengajukan KPR adalah minimal sudah terdaftar menjadi peserta dalam kurun waktu satu tahun. Jangka waktu angsurannya cukup panjang, selama dua puluh tahuh tahun," tutur Budi.

BPJS-TK juga mempunyai program lain. Seperti pinjaman uang muka perumahan (PUMP), pinjaman renovasi perumahan (PRP) dan kredit konstruksi. Serta fasilitas bagi peserta kategori MBR, non-MBR, dan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT).

"Kami juga mengundang Bank Tabungan Negara (BTN) untuk menjelaskan program itu. Karena sejak beberapa tahun, mereka sudah melakukan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan pusat," jelasnya.

Budi berharap kepada badan usaha yang sudah mendaftarkan pegawainya sebagai peserta BPJS-TK, untuk rutin membayar iuran. Serta dapat mengajak perusahaan lain untuk mendaftar menjadi peserta.

"Banyak keuntungan dan manfaat gabung jaminan sosial ini. Karena peserta mendapat jaminan hari tua. Selain itu juga mendapat tunjangan. Tidak hanya kepada pemberi kerja saja, melainkan para pekerja juga," terang Budi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro Agus Supriyanto memberikan dukungan atas program BPJS-TK. Sebab dalam konsep hubungan industrialisasi, faktor pekerja menjadi hal yang utama untuk perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial. "Dengan terdaftar kepesertaan di BPJS-TK, perusahaan akan mengalihkan risiko para tenaga kerja kepada BPJS-TK," tutur Agus Supriyanto.

Perusahaan yang telah mendaftar ke BPJS-TK juga sudah menaati hukum di Indonesia. "Perusahaan khususnya menengah besar telah menunjukan penghargaan terhadap para pekerja," lanjutnya.