Pakar Hukum UGM Ingatkan Agar Tidak Melabeli Korupsi sebagai Budaya

JawaPos.com - Perjalanan bangsa Indonesia yang telah melampaui delapan dekade kemerdekaan masih terus dibayangi persoalan struktural akut. Mulai dari praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga jurang ketimpangan sosial yang semakin melebar.

Realitas pahit tersebut menjadi sorotan tajam dalam kuliah umum bertajuk Merdeka tapi Korupsi yang digelar di Dian Auditorium Universitas Ciputra (UC) Surabaya pada Sabtu (7/11).

Kegiatan ini menghadirkan pakar hukum tata negara sekaligus penggerak antikorupsi nasional cum dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Zainal Arifin Mochtar dan moderator Kandi Aryani Suwito, akademisi FISIP Universitas Airlangga (Unair) sekaligus Dosen Luar Biasa Universitas Ciputra.

Dalam paparannya Prof Uceng, sapaan Zainal Arifin Mochtar, melontarkan kritik keras terhadap cara pandang masyarakat yang kerap melabeli korupsi sebagai bagian dari 'budaya'.

Menurutnya, menormalisasi korupsi sebagai sebuah kebudayaan sama artinya dengan melegitimasi dan menormalisasi penyimpangan moral, hukum, serta sosial yang merusak tatanan bangsa. Ia bahkan memberikan analogi yang menohok agar publik sadar betapa kelirunya narasi tersebut.

"Jika korupsi dianggap sebagai budaya, maka seorang koruptor secara keliru dapat disetarakan dengan seorang budayawan," tegas Prof Uceng. 

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membedakan secara tegas antara kebudayaan sebagai sistem nilai luhur warisan leluhur dengan perilaku jahat terstruktur yang lahir dari lemahnya pengawasan serta distorsi kekuasaan para penyelenggara negara.

Lebih lanjut, Prof Uceng membedah bagaimana korupsi secara langsung melumpuhkan pertumbuhan ekonomi, mendistorsi kebijakan publik, serta merampas keadilan sosial. Sebagai bukti nyata ketimpangan di Indonesia, ia membeberkan data kontras bahwa kekayaan dari 50 orang terkaya di negeri ini setara dengan total kekayaan dari sekitar 55 juta rakyat Indonesia.

Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana korupsi membatasi akses masyarakat luas terhadap layanan dasar dan kesejahteraan yang adil. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengajak audiens melakukan refleksi kritis terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila yang kerap direduksi menjadi sekadar slogan seremonial belaka.