Tak Lagi Jakarta-Sentris, Maluku Harus Mainkan Nada Sendiri dalam Orkestra Pembangunan

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung di Maluku. (Ilham Wancoko)

JawaPos.com – Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menilai desain Rancangan Undang-Undang APBN 2026 telah selaras dengan aspirasi dan kebutuhan daerah. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan kerja Komite IV DPD RI di Ambon, Maluku, Senin (25/8).

Tamsil menegaskan bahwa kunjungannya ke Maluku bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan langkah konstitusional untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat daerah.

“Pertimbangan DPD terhadap APBN harus lahir dari tanah daerah, bukan semata dari meja Jakarta,” ujarnya dalam sambutan.

Mantan pimpinan Badan Anggaran DPR RI ini melihat bahwa nuansa keberpihakan kepada daerah sangat kental dalam penyusunan APBN 2026. Ia mengaitkannya dengan visi Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto, yang secara eksplisit menempatkan daerah sebagai pusat pembangunan nasional.

Meski begitu, Tamsil mengingatkan bahwa adanya perubahan skema anggaran menuntut daerah untuk cepat beradaptasi. Menurutnya, aliran dana dari pusat kini lebih dominan dalam bentuk program nasional dibandingkan skema transfer konvensional ke daerah.

“Dana transfer ke daerah dalam skema konvensional memang berkurang, tapi anggaran negara yang mengalir ke daerah melalui program nasional justru lebih besar. Ini tentu berdampak terhadap program-program lokalitas,” jelasnya.

Dalam hal pembiayaan, Tamsil mendorong pemerintah daerah lebih berani mengambil terobosan. Salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah (municipal bond) untuk mendanai proyek-proyek strategis.

“Ada ribuan triliun dana publik yang tertahan di perbankan, asuransi, dana pensiun, dan BPJS. Ini bisa digunakan untuk membiayai pelabuhan, rumah sakit, hingga energi terbarukan. Tapi syaratnya adalah tata kelola yang sehat dan transparan,” tegasnya.

Dalam forum itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan sejumlah aspirasi strategis. Ia meminta dukungan DPD RI dalam pembangunan dan perbaikan jalan nasional maupun provinsi, rehabilitasi infrastruktur kebencanaan, dan alokasi anggaran untuk P3K paruh waktu.

“Geografis Maluku yang terdiri dari banyak pulau membuat infrastruktur jalan dan kebencanaan menjadi sangat mendesak. Tanpa konektivitas dan dukungan anggaran yang proporsional, percepatan pembangunan Maluku akan terhambat,” ujar Hendrik.

Tamsil pun mengibaratkan arah pembangunan nasional sebagai sebuah orkestra besar.

“Selama ini pusat selalu memainkan melodi utama, sementara daerah hanya menjadi pengiring. Kini, Maluku harus memainkan nadanya sendiri, lantang dan indah, agar tidak tenggelam dalam riuhnya orkestra nasional,” katanya.

Ia memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun dari daerah akan dirumuskan menjadi pokok-pokok pertimbangan resmi DPD RI untuk RAPBN 2026.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan nasional bukanlah menara vertikal yang menjulang dari pusat, tetapi bangunan horizontal yang tumbuh dari seluruh daerah,” tandas Tamsil.