Bongkar Skandal SPMB, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ultimatum Mafia Kursi Sekolah: Tidak Ada Titipan!

JawaPos.com - Problem pendidikan di Indonesia seolah tak ada habisnya. Di tengah semangat menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berintegritas, praktik kotor jual beli kursi dan permainan titipan pejabat dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) masih jadi hantu laten tiap tahunnya. 

Di Jawa Barat (Jabar), tahun ini Gubernur Dedi Mulyadi bersumpah akan menyapu bersih semua bentuk kecurangan yang selama ini menghancurkan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.

"Tidak ada titipan! Titipan gubernur, titipan kepala dinas, titipan dewan, semua kami tolak. Saya tidak mau pendidikan kita dirusak oleh mental manipulatif seperti itu!" tegas Dedi, Selasa (10/6), dalam pernyataan publik.

Dedi mengungkap fakta mengejutkan, setiap musim penerimaan murid baru, selalu ada oknum yang mencatut nama pejabat, bahkan gubernur sendiri demi meloloskan anak-anak mereka lewat jalur belakang. 

Kursi-kursi “khusus” diam-diam juga disiapkan. Bukan untuk mereka yang berprestasi atau tidak mampu, tapi untuk anak para penguasa yang ingin lulus tanpa usaha. Dedi bertekad memutus rantai problem ini.

Mendukung langkah sang gubernur, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengungkap bahwa SPMB 2025 telah dilengkapi fitur pelacakan ketat.

Celah-celah manipulasi, seperti penggunaan jalur afirmasi palsu atau alamat domisili fiktif, akan dengan mudah terdeteksi oleh sistem.

“Dengan sistem digital ini, siapa yang bermain curang akan langsung ketahuan. Kami tak akan segan menindak siapa pun yang terbukti bermain kotor,” ujar Purwanto.

Sebagai bagian dari revolusi ini, seluruh sekolah di bawah naungan Pemprov Jawa Barat juga dikatakan telah menandatangani pakta integritas dan komitmen bersama untuk melaksanakan SPMB 2025 secara transparan, objektif, dan bebas pungutan liar.

Namun, Purwanto juga mewanti-wanti. Jika masih ada aktor-aktor pendidikan yang bermain untuk kepentingan pribadi, keadilan tak akan pernah terwujud.

“Pendidikan seharusnya jadi pintu naik kelas sosial. Tapi kalau diatur-atur, yang terjadi adalah ketimpangan yang makin parah,” katanya.

Selain itu, masyarakat kini diajak untuk aktif melapor jika menemukan indikasi kecurangan dalam SPMB. Pemerintah menjanjikan perlindungan dan tindak lanjut cepat terhadap laporan masyarakat.

Dengan ultimatum ini, Dedi Mulyadi bukan hanya bicara keras. Ia mengobarkan perang terbuka melawan mental koruptif yang selama ini bersembunyi di balik seragam sekolah dan meja pendaftaran.