Dedi Mulyadi Yakin Pemeriksaan Lucky Hakim Jadi Peringatan Keras bagi Kepala Daerah Lain Agar Tak Pelesiran saat Lebaran

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mempertemukan Emen Hidayat dengan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Kabupaten Bogor Dadang Kosasih. (Instagram @dedimulyadi71)

JawaPos.com-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meyakini pemeriksaan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri terhadap Bupati Indramayu  Lucky Hakim akan menjadi peringatan keras bagi kepala daerah lainnya agar tidak sembarangan melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin.

Ia menyebut pemeriksaan ini sebagai langkah mendesak yang akan menimbulkan efek jera.

“Ini pemeriksaan urgent, ini warning. Saya pikir tidak akan ada yang berani lagi kalau dengan ini,” ujar Dedi, Selasa (8/4).

Ia menekankan bahwa kepala daerah seharusnya memahami konsekuensi dari tindakan mereka, terutama ketika melanggar aturan yang berkaitan dengan izin perjalanan dinas.

Dedi menjelaskan bahwa pelanggaran semacam itu bisa berujung pada sanksi tegas, bahkan hingga diberhentikan sementara selama tiga bulan.

“Ya memang agak berat. Misalnya diberhentikan selama tiga bulan. Tapi tiga bulan berhenti,” ucapnya.

Selama masa pemberhentian itu, jabatan kepala daerah akan diisi oleh wakilnya sebelum yang bersangkutan kembali menjabat.

Menurutnya, itu merupakan bentuk sanksi maksimal, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan Menteri Dalam Negeri.

“Mudah-mudahan ya kita serahin pada Pak Mendagri ya sanksinya seperti apa,” pungkas Dedi.

Untuk diketahui, sebelumnya Bupati Indramayu Lucky Hakim viral melakukan pelesiran ke Jepang di momen liburan Idul Fitri 2025. Padahal, seharusnya pejabat tak lakukan pelesiran di momen tersebut untuk memantau kesiapan pelaksanaan mudik.

Apalagi, Lucky diketahui tak berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk meminta izin saat melakukan pelesiran tersebut. (*)