Polda Sulsel Tetapkan 21 Orang Tersangka Kasus Korupsi

JawaPos.com–Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan menetapkan 21 orang tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dari bidang konstruksi, kredit perbankan, hingga penyalahgunaan bantuan Covid-19.

”Ada gabungan tiga LP (laporan polisi), jadi kita gabung jadi satu. Tersangkanya masih kita gabungkan tiga LP tersebut, jadi kita gabungkan 21 orang (tersangka) ini,” ujar Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan seperti dilansir dari Antara di Makassar, Selasa (12/11).

Penanganan kasus dugaan korupsi tersebut ditangani Subdit Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulsel. Yakni pekerjaan fisik pada pembangunan jalan ruas Sabang-Tallang Kabupaten Luwu utara sepanjang 18 kilometer.

Proyek itu dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020. Selanjutnya, Pembangunan Pasar Labukang dikerjakan Dinas Perdagangan Kota Parepare tahun anggaran 2019. Modus operandi yakni pinjam pakai perusahaan. PPK dan PPTK tidak melakukan pengendalian kontrak, mengubah spesifikasi di lapangan, tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak atau tidak sesuai spesifikasi pekerjaan dan penggunaan personal manajerial tidak sesuai kontrak.

Sedangkan kasus dugaan korupsi untuk perbankan masing-masing, pemberian fasilitas kredit konstruksi Bank BPD Sulselbar kepada PT Aiwondeni Permai pada 2020. Pemberian fasilitas kredit konstruksi Bank BPD Sulselbar Cabang Sengkang kepada PT Delima Agung Utama pada 2021.

Selanjutnya, pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi Bank Sulselbar Cabang Takalar kepada PT Letebbe Putra Grup tahun 2021-2022. Pemberian fasilitas kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI Unit Mappasaile Cabang Pangkep pada 2019-2021.

Pemberian fasilitas KUR Bank BRI Unit Takkallala Kabupaten Soppeng tahun 2022-2023. Penyalahgunaan wewewang penduplikasian kartu kredit milik nasabah Bank BRI Kahu Kabupaten Bone 2023. Pemberian fasilitas kredit Bank Mandiri SME Makassar Kartini kepada Koperasi PT Eastern Pearl Flour Mils (EPFM) pada 2018-2019.

Modus operandi dalam kasus tersebut, kata Kapolda, melakukan analisis kredit modal kerja yang tidak sesuai mekanisme pemberian kredit di luar wilayah kerja cabang. Pembayaran termin yang tidak didebitkan. Selain itu, fasilitas kredit di luar tujuan penggunaannya, dan menggunakan dokumen topingan serta dokumentasi persyaratan lain yang fiktif untuk persyaratan pencairan KUR.

Untuk kasus dugaan penyalahgunaan wewenang atau jabatan, yaitu pungutan PPh 21 kepada Aparat Sipil Negara (ASN) penerima pembayaran jasa pelayanan klaim BPJS Kesehatan pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto 2017-2018. Berikutnya, pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam penanggulangan keadaan siaga darurat Covid-19 di Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar pada 2020. Dan pengelolaan alat dan mesin pertanian pada UPTD pengelolaan Agribisnis Pertanian di Kabupaten Maros pada 2023.

Modus operandi yang dijalankan kasus BPJS Kesehatan yakni melakukan pemotongan penerimaan jasa klaim kepada tenaga Kesehatan namun tidak menyetorkan PPh 21. Tapi dananya disimpan pada rekening pribadi dengan memalsukan slip setoran klaim BPJS seolah-olah telah dibayar.

Kemudian kasus Covid-19 diduga melakukan mark up atau penggembungan harga barang bantuan sembako Covid-19 di Makassar, dan untuk alat mesin di Maros. Modusnya menjual dan menyewakan barang milik negara dan tidak menyetorkan dana tersebut ke kas negara.

Penanganan perkara sejauh ini, kata Kapolda, untuk tahap satu ada lima laporan polisi (LP), persiapan kirim berkas ke kejaksaan tujuh LP, sementara perhitungan kerugian negara (PKN) 16 LP dan proses sidik sebanyak lima LP.

Kapolda Sulsel menyebutkan dalam kasus tindak pidana tersebut ada 21 orang tersangka. Yakni AA, JP, MS, OA, EJ, AR, DM, BJ, MT, ZS, AM, KH, ISB, AMS, AF, RL, ED, OO, FA, NR dan NS. Saksi yang diperiksa sebanyak 453 orang dan saksi ahli 12 orang.

Barang bukti yang disita selama proses penyelidikan sebanyak 350 dokumen seperti BPKB, Sertipikat tanah, serta dokumen penting lainnya. Kendaraan, 14 unit roda empat, 10 unit kendaraan roda 10 atau dum truk, delapan unit Forklip truk, satu ponsel, tiga unit laptop dan uang tunai Rp2,29 miliar lebih.

Dalam kasus itu, penyelamatan uang negara (uang dan barang) senilai Rp 8,7 miliar lebih, hasil perhitungan kerugian negara (PKN) Rp 25,4 miliar lebih, dan potensi kerugian negara (AI) sebsar Rp 59,4 miliar lebih, total keseluruhan senilai Rp 84,8 miliar lebih.