Reaksi Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin Soal Tudingan Tidak Netral di Film 'Dirty Vote'

JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin angkat suara usai disebut dalam film dokumenter kecurangan pemilu 2024 Dirty Vote yang tayang pada Minggu (11/2) kemarin.

Posisi Bey juga merangkap sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media di Sekretariat Presiden.

Posisi Bey dinilai janggal oleh pakar hukum tata negara, Feri Amsari karena diduga mengarah pada sikap tidak netral. Terkait itu, Bey enggan berkomentar dan memastikan netral di Pemilu 2024.

Bey membantah pernyataan yang disampaikan dalam film Dirty Vote apabila penunjukan Pj Kepala Daerah dilakukan secara janggal karena didesain untuk kepentingan Pemilu 2024.

Merespons hal tersebut, Bey tak berkomentar banyak. Dia hanya menegaskan selalu bersikap netral dalam Pemilu 2024.

"Kami selaku ASN, TNI, Polri tidak mungkin berkomentar karena kami netral. Terkait saya ada di situ memang betul saya dari Sekretariat presiden, tapi saya netral sejak awal dan tidak pernah berpihak," kata dia ketika ditemui di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (12/2).

Dia tak menafikan memang ditunjuk Presiden Jokowi untuk mengisi posisi Pj Gubernur Jabar.

“Terkait saya ada di situ memang betul saya dari Presiden. Tapi, saya netral sejak awal dan tidak pernah berpihak," ujar Bey.

Bahkan, Bey menantang pihak yang menyebutnya tak netral untuk mengekspos buktinya.

Jika ada perbuatannya yang dinilai tidak netral dengan memihak salah satu pasangan calon (paslon), Bey meminta agar segera ditunjukkan atau dibuktikan.

"Silakan lihat teman-teman kapan saya berpihak, saya netral dari awal," ucap dia.

Diketahui di tengah masa tenang Pemilu 2024, sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote dirilis di akun Youtube PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) Indonesia pada Minggu (11/2).

Terpantau, hingga pukul 09.30 WIB Senin (12/2) atau 20 jam setelah diunggah, video tersebut telah ditonton 2,5 juta kali.

Film dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit ini cukup membuat heboh karena isinya yang mengungkap sistem kecurangan yang berpotensi terjadi di Pemilu 2024.