Pertigaan Bolawen ke Timur Jadi Ruas Pertama yang Dibangun dalam Proyek Tol Kediri-Tulungagung

JawaPos.com–Berbeda dengan proyek Tol Kediri-Kertosono yang pengerjaannya masih tersendat penolakan masyarakat, proyek Tol Kediri-Tulungagung dikabarkan akan memulai proses pembangunannya pada akhir tahun ini.

Dilansir Radar Kediri (JawaPos Grup), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Kediri Sukadi menyebut, pertigaan Bolawen ke timur yang merupakan ruas Kota Kediri-Bandara Dhoho, akan menjadi bagian pertama yang dibangun dalam proyek Tol Kediri-Tulungagung. Pengerjaan pembangunan, akan dilakukan di akhir tahun ini.

”Hal itu sesuai dengan surat perintah pengosongan tanah yang sudah diserahkan sejak akhir November lalu kepada pemilik tanah yang terdampak di Kelurahan Semampir,” ujar Sukadi.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kediri Tutur Pamuji mengatakan, surat pengosongan tanah itu sudah dikirim setelah BPN selesai melakukan pembayaran uang ganti rugi (UGR) kepada para pemilik tanah. Pada 23 Desember, puluhan bidang tanah terdampak yang sudah dibayar uang ganti rugi itu akan segera dilakukan pengosongan.

Sebanyak 65 dari total 66 bidang tanah terdampak proyek Tol Kediri-Tulungagung di Kelurahan Semampir, sudah dibayarkan uang ganti rugi. Hanya satu bidang saja yang tersisa. Sebab, menunggu proses kasasi Mahkamah Agung (MA).

Selain di Kelurahan Semampir, Tutur mengungkapkan, tengah melakukan proses pembebasan tanah di Kelurahan Mojoroto. Hingga saat ini, ada sebanyak 125 dari total 294 bidang tanah, yang telah mengikuti musyawarah.

Dari 125 bidang tanah terdampak, lanjut dia, terdapat lima orang pemilik tanah yang belum setuju. Sedangkan, 120 pemilik tanah terdampak lainnya sudah setuju dan juga sudah dilakukan pembayaran.

”Progres pembebasan tanah sekitar 40 persen. Ada lima pemilik tanah yang belum setuju. Sekitar 120 lainnya sudah dibayarkan,” terang Tutur.

Tol Kediri-Tulungagung yang diproyeksikan menjadi salah satu akses utama dari Kota Kediri menuju ke Bandara Dhoho Kediri itu, turut membuat sejumlah aset Pemkot Kediri terdampak. Di antaranya, Palang Merah Indonesia (PMI), kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), serta kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Pemkot harus mencari tempat baru atau relokasi untuk pemindahan ketiga bangunan pemerintah tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Chevy Ning Suyudi menyebut, masih terus melakukan pencarian tempat relokasi hingga saat ini. Pihaknya sudah menemukan lahan pengganti untuk kantor Kadin. Sedangkan untuk gedung PMI dan DP3AP2KB, tidak akan dipindah, hanya akan memperluas lahan.