Kerja Sama dengan E-Commerce, Pembayaran Pajak di Jawa Timur Meningkat

Pemprov Jawa Timur bersinergi dengan banyak pihak termasuk e-commerce untuk memudahkan wajib pajak membayar kewajiban pajak.

JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus mengajak masyarakat patuh dalam pembayaran pajak. Sebab, alokasi pajak yang didapatkan benar-benar dipergunakan dengan maksimal.

Khofifah mengatakan, meningkatnya kualitas pendidikan di Jawa Timur tidak lepas dari peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur. Bapenda telah mewujudkan program pendidikan gratis dan berkualitas (Tis-Tas). Tis-Tas menjadi program Khofifah dan Emil Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur).

”Jawa Timur menempati peringkat pertama di Indonesia untuk siswa terbanyak yang diterima di perguruan tinggi negeri. Baik itu, dengan tes tanpa tes, regular, maupun jalur KIP-K,” ujar Khofifah.

Ketua Muslimat NU Jawa Timur itu menyampaikan, pajak merupakan instrumen penting bagi pembangunan. Karena itu, Pemprov Jawa Timur berupaya untuk bersinergi dengan banyak pihak. Misalnya, e-commerce.

Dia menilai, system e-commerce bisa memudahkan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban membayar pajak. Saat ini, Pemprov Jawa Timur bekerja sama dengan salah satu e-commerce untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.

Lewat layanan online, Khofifah menambahkan, diharapkan semakin banyak lagi masyarakat yang bisa menunaikan kewajiban pajak.

”Fitur E-Samsat di Tokopedia dikenalkan di masyarakat Jawa Timur sejak 2019 lalu. Saya sangat mengapresiasi system e-commerce ini,” terang Khofifah.

Wakil Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia Hilmi Andrianto menjelaskan, transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur meningkat hampir 1,5 kali lipat pada 2023 jika dibandingkan 2022. Animo masyarakat Jawa Timur semakin tinggi.

”Masyarakat Jawa Timur bisa memakai kode promo PKBJATIM untuk mendapatkan cashback saat melakukan pembayaran juga,” imbuh Hilmi.

Sementara itu, Kepala Bapenda Jawa Timur Bobby Soemiarsono menuturkan, intensif pajak daerah per Agustus–Oktober yang kebijakannya diberikan gubernur telah dimanfaatkan 1 juta wajib pajak dengan potensi PKB senilai Rp 938 miliar.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah