Aksi Boikot Produk Pro Israel Terus Meningkat, Sejumlah Pebisnis Ritel di Solo Kelabakan

JawaPos.com – Aksi boikot terhadap produk yang berafiliasi dengan Israel terus menguat di dunia maya, sebagai dampak dari agresi militer Israel terhadap Palestina.

Apalagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 83/2023 tentang hukum dukungan terhadap Palestina, yang berimbas pada bisnis ritel yang banyak menjual produk pro Israel.

Dikutip dari Radar Solo, Minggu (26/11), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo, Sri Saptono Basuki, angkat bicara dalam menanggapi sikap resistensi masyarakat.

Mengingat aksi boikot tersebut berdampak besar terhadap sektor ritel, belum lagi para pebisnis ritel juga harus menghadapi kontraksi ekonomi global, serta tingginya suku bunga perbankan.

“Makanya kalau kami (pengusaha) tidak punya sudut pandang yang bijak, yang sama, dan bersatu, ekonomi semakin terpuruk. Amerika Serikat tentu tidak akan tinggal diam. Sementara pergerakan ekspor kita banyak yang kesana,” ucapnya kemarin, pada Sabtu (25/11).

Basuki menambahkan, meskipun persentase pendapatan Timur Tengah prospeknya cukup tinggi, tetapi volume ekspornya lebih rendah dibandingkan ke Amerika Serikat maupun Eropa barat.

Sehingga sejumlah pengusaha mulai menyiasati boikot ini.

“Salah satunya dengan efisiensi produk, maupun pengalihan brand produk yang dipasarkan. Sambil terus berupaya mencari market baru dan diversifikasi produk,” imbuh Basuki.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Solo, Heru Sunardi, mengaku belum mendapat laporan dari para pengusaha ritel, terkait seruan boikot produk pro Israel.

“Kami belum survei. Jadi belum tahu laporan penjualan dan omset pelaku usaha ritel, apakah menurun atau tidak, yang jelas produk-produk itu sudah tidak diproduksi di Solo, tapi juga masih dibutuhkan konsumen. Isi boikot itu mungkin akan membuat pasokan produk berkurang,” jelasnya.

Heru berharap isu boikot produk pro Israel dapat dikaji lebih mendalam oleh pemerintah pusat. Apakah nantinya berujung kebijakan boikot total, atau yang lainnya.

“Karena boikot ini kan dampaknya ke mana-mana. Pertama, apakah barang penggantinya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen? Kedua, dampaknya juga nanti ke tenaga kerja. Kalau analisa saya seperti itu,” ujarnya.

Sementara itu, Disdag masih menunggu instruksi dari pusat terkait kasus ini. Karena ini menyangkut perekonomian skala nasional, sehingga kebijakan ada di tangan pemerintah pusat.

“Kami di daerah sebenarnya belum mendapat koordinasi lebih lanjut. Sehingga upaya kami saat ini hanya sebatas memonitor, terkait upaya para pelaku usaha untuk bertahan,” papar Kepala Disdag kota Solo