Pemkab Parigi Moutong Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir

JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menetapkan status tanggap darurat bencana banjir yang melanda Kecamatan Balinggi dan Torue pada 29 Mei.

”Status tanggap darurat bencana berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 30 Mei hingga 12 Juni,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong Amiruddin seperti dilansir dari Antara di Parigi, Senin (5/6).

Dia menjelaskan, kebijakan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 362.45/560/BPBD tentang Status Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Parigi Moutong. Berdasar hasil asesmen atau kaji cepat oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD setempat, terdapat 14 desa di dua kecamatan yang mengalami dampak bencana itu.

”Peristiwa tersebut juga menimbulkan satu korban jiwa dan mengakibatkan kerusakan lingkungan maupun permukiman warga,” papar Amiruddin.

Dia menjelaskan, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) teknis melakukan intervensi sesuai tugas dan fungsinya. BPBD bertugas mengoordinasikan upaya penanggulangan atau bertindak sebagai koordinator. Dinas Sosial mengurus penyaluran logistik dan dapur umum, Dinas Kesehatan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan terhadap warga terdampak.

”Dalam peristiwa itu, dilaporkan wilayah terdampak parah berada di Kecamatan Balinggi. Data sementara BPBD setempat, sekitar 3.555 jiwa atau sekitar 1.082 kepala keluarga (KK) terdampak,” ujar Amiruddin.

Dia mengatakan, sebanyak dua rumah hanyut terseret banjir, dua rumah rusak berat, lima unit rusak ringan, dan satu rumah ibadah mengalami rusak ringan di Desa Catru Karya. Termasuk satu korban jiwa warga Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi.

”Saat ini bantuan logistik terus mengalir dari berbagai pihak. Kami sedang melakukan proses distribusi kepada korban bencana,” ucap Amiruddin.

Dia menambahkan, sekitar 41 jiwa dari 12 KK warga Desa Catur Karya, Kecamatan Balinggi masih bertahan di pengungsian. ”Semua kebutuhan dasar warga berada di pengungsian dijamin pemerintah, terutama bahan makanan,” tutur Amiruddin.

Menurut dia, segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan tersebut dibebankan pada APBD Parigi Moutong, belanja tidak terduga (BTT) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, APBN dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan satu sumber dana lain yang sah yang tidak mengikat.