Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 19 Agustus 2020 | 20.52 WIB

Anggota DPRD NTT Imbau Pemprov Tarik Aparat Keamanan dari Pubabu

Sejumlah aparat keamanan berada di lokasi penggusuran warga. Istimewa/Antara - Image

Sejumlah aparat keamanan berada di lokasi penggusuran warga. Istimewa/Antara

JawaPos.com–Beredar video tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga Pubabu. Dalam video yang beredar luas di sosial media tersebut, aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah tanah. Tangisan warga meledak meminta tolong dan menyebut aparat tidak ada hati.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Ana Waha Kolin meminta pemerintah segera menarik aparat keamanan dari Pubabu, Timor Tengah Selatan (TTS). ”Saya menghimbau kepada Pemerintah Provinsi NTT agar untuk sementara menarik dulu aparat keamanan dari Pubabu, Besipae, dan menciptakan kondisi yang aman serta kondusif sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya,” kata Ana Waha Kolin seperti dilansir dari Antara di Kupang, Rabu (19/8).

Ana Waha Kolin mengharapkan adanya perlakuan yang adil dari pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini mendiami kawasan yang akan dijadikan sebagai lokasi pertanian itu.

”Saya sepakat bahwa aturan hukum harus ditegakkan tetapi pemerintah harus bisa menjamin kehidupan yang kondusif bagi keluarga-keluarga di lokasi itu. Apalagi bagi perempuan, anak, dan bayi yang baru lahir yang tentu dan pasti sangat membutuhkan ruang yang aman untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Ana Waha Kolin.

Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengecam tindakan kekerasan dan ancaman yang dilakukan aparat TNI dan Polri terhadap warga Pubabu, Timor Tengah Selatan (TTS). Padahal, warga hanya berusaha mempertahankan hak milik atas tanah adat.

”Kami mengecam tindakan yang mengutamakan kekerasan dan ancaman. Mari kita gunakan hati untuk selesaikan konflik,” kata Ketua LPA NTT Tory Ata di Kupang.

Konflik masyarakat adat Pubabu-Besipae-Kabupaten TTS tentang hak milik atas tanah adat dengan hak pakai oleh Pemprov NTT. Konflik itu belum terselesaikan dan berujung pada penggusuran masyarakat pada 4 dan 13 Agustus.

Tory Ata juga menayangkan video yang menggambarkan bagaimana tindakan kekerasan dan ancaman yang dilakukan aparat keamanan di Pubabu. Dalam video berdurasi 3,42 detik tersebut, tampak sejumlah aparat mengancam warga dan beberapa kali terdengar suara tembakan disertai suara tangis anak-anak.

”Aparat seharusnya melindungi warga negara terutama anak, perempuan, lansia, dan kelompok rentan yang terabaikan. Sangat ironis dan menyedihkan karena pada hari kemerdekaan, sesama anak bangsa mengalami penderitaan, tekanan, ketakutan, yang dilakukan oleh aparat sendiri,” kata Tory Ata.

Sebanyak 29 kepala keluarga (KK) warga Pubabu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), menjadi korban penggusuran oleh Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT), saat ini tinggal di bawah pohon. Sebagian di antara mereka tidur beralas tanah. Di lokasi, terdapat satu periuk besar, beberapa alat makan, gelas plastik, dan beberapa jerigen air. Makanan, pakaian, dan barang-barang ditumpuk di sebuah rumah.

Warga terdiri atas laki-laki 34 orang, ibu-ibu 50 orang, lansia 6 orang, dan pemuda 5 orang. Sementara itu, anak-anak berjumlah 48 orang (SMA 8 orang, SMP 7 orang, SD 17 orang, PAUD 15 orang). Terdapat bayi 6 orang dan 6 ibu menyusui, ibu hamil 2 orang (5 dan 6 bulan). ”Ada seorang ibu yang sedang hamil 7 bulan, memiliki 3 anak yang lain berumur 3 tahun, kelas 1 dan 2 SD,” kata Tory Ata.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=Wg6wyFWOYx0

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore