Buruh Minta Pengawasan Pencairan THR Diperketat

JawaPos.com - Persatuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) Jateng mendesak Disnakertrans mempertebal pengawasan dalam pencairan THR jelang Lebaran 2018 nanti. Pengawasan diminta dilakukan secara masif.

Ketua DPD FSP KEP Jateng Ahmad Zainudin mengatakan, pengawasan pemberian THR harus dilakukan dengan mengerahkan petugas dari Disnaker sebanyak-banyaknya. Alasannya, selama ini banyak perusahaan yang lalai terhadap kewajibannya dalam memberikan THR kepada karyawannya jelang Lebaran.

"Saya minta semua pemda memberikan pengawasan yang lebih ketat, mengingat banyaknya yang perusahaan yang selama ini tidak memberikan THR. Bahkan ada pula jumlah THR yang diberikan di  bawah standar yang ditetapkan Pemprov," ungkap Zainudin, Senin (7/5).

Ahmad pun mengaku sempat mendapati beberapa pabrik farmasi swasta yang menunda pemberian THR saat Lebaran dua tahun lalu. Hal ini menjadi preseden buruk bagi dunia usaha Jawa Tengah.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan kepada pengusaha untuk mematuhi standar kelayakan THR yang ditetapkan Pemprov Jateng. "Kepada Disnaker, jika ada yang masih menunda THR harus ditindak tegas. Jangan setengah-setengah mengeluarkan kebijakan semacam ini," tuturnya.

Soal cuti bersama, ia menyatakan sepakat dengan pemerintah pusat. Menurutnya, hal itu memiliki tujuan baik untuk memberikan waktu libur yang memadai selama momentum Lebaran.

"Malah lebih baik. Biar kita sebagai pekerja mendapat libur lebih panjang untuk bersilaturahmi pada sanak saudara," tandasnya.