Bereskan Amdal Baru Bangun, Jangan Dibalik

JawaPos.com - Amdal (analisis dampak lingkungan) adalah salah satu intrumen pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk meminimalisasi dampak negatif dan mengoptimalisasi dampak positif. Amdal juga kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambil keputusan.

Ketidaksiapan amdal dinilai sebagai penyebab sering terbengkalainya pembangunan strategis di suatu daerah. Tak jarang, amdal justru dirampungkan setelah proses pengerjaan berlangsung.

"Sering kita temui, pembangunannya sudah berjalan, amdalnya belum di urus. Kadang, Pemkab/pemko hanya mengedepankan pemasukan daerah tanpa memperhatikan dampak yang akan ditimbulkannya," kata Pakar Lingkungan Hidup UNP, Indang Dewata saat menjadi pemateri Seminar Edukasi Lingkungan Bagi Wartawan dalam Rangka Perayaan Hari Pers Nasional (HPN), Kamis (11/1).

Padahal kata Indang melanjutkan, sepanjang amdal disiapkan dan memenuhi persyaratan lain, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), tentunya tidak akan terjadi persoalan dalam pengelolaan lingkungan.

"KLHS adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. Pembuatan KLHS, ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah. Serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah," kata Indang.

"Proses penyusunan amdal merupakan kegiatan sejalan, antara rencana kegiatan atau usaha dengan rona lingkungan hidup untuk mengkaji potensi dampak penting. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisa data, prakiraan dampak, evaluasi dampak, pengelolaan lingkungan (RKL) dan pemantauan lingkungan (RPL)," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang hadir mengharapkan, dari kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Sumbar dengan melibatkan puluhan wartawan di Sumbar memberikan satu pandangan pers terhadap penyelamatan lingkungan.

"Ini adalah langkah baik dalam menyatukan cara pandang yang sama, media terhadap lingkungan. Sehingga kita sama-sama dapat menjaga lingkungan," sebut Irwan Prayitno.

Irwan menyebutkan, jika tidak ada satu pandangan dalam melihat satu persoalan. Maka, akan menghasilkan penilaian yang berbeda pula. Untuk itu, seandainya media satu pandangan, maka semua persoalan terkait lingkungan dapat diatasi dengan baik.

“Pemerintah Sumatera Barat sangat komit untuk menjaga lingkungan, terutama hutan. Dengan keseriusan, Sumbar salah satu daerah yang paling banyak mendapatkan penghargaan terkait lingkungan,”ujarnyam

Saat ini, masih ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak paham dengan aturan lingkungan kata Irwan. Atau yang tidak mau tahu dan hanya melakukan perlawanan.

"Ada yang mengaku aktivis, asal menentang saja. Tidak paham, ada yang pura-pura paham. Kalau sudah begitu susah. Untuk itu dengan adanya wawasan lingkungan hidup yang diberikan pada wartawan, dapat menciptakan informasi yang tepat terkait lingkungan. Karena media menjadi sumber informasi yang berpengaruh bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar Siti Aisyah menyatakan, bahwa ini merupakan upaya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar dalam memberikan tambahan ilmu bagi awak media. Dimana, isu lingkungan ini sangat strategis. Sehingga nanti, adanya penjelasan tambahan kepada awak media dalam menambah referensi isi pemberitaan yang akan disampaikan kepada masyarakat.

"Isu tentang lingkungan sangat strategis. Maka, tambahan ilmu kepada wartawan ini sangat penting. Apalagi, kita menghadirkan pakar-pakar terkai lingkungan yang berkompeten dibidangnya. Sehingga, apa yang disampaikan narasumber dapat menambah ilmu pengetahuan wartawan akan lingkungan," ujarnya.