Data BPS Dianggap Tak Akurat, Ribuan KIS Salah Sasaran

JawaPos.com - Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Pontianak menuai masalah. Pasalnya, sebanyak seribu anggota KIS tak tepat sasaran. Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Pontianak, Herman Hofi Munawar setelah menerima laporan dari masyarakat, dan diakui petugas Dinas Sosial.

Pendataan by name by address selama ini jadi andalan Bappeda perlu dipertanyakan kembali dan mesti ada pendataan ulang warga miskin agar KIS tepat sasaran.

"Ada seribu KIS dari anggaran APBD Pontianak tak tepat sasaran. Informasi ini saya dapat juga dari masyarakat. Mereka PNS, ada yang guru juga terima KIS. Mereka tak layak dapat," ungkapnya, Minggu (13/8) sebagaimana dikutip dari Pontianak Pos (Jawa Pos Group).

Akibat kesalahan ini, KIS mesti ditarik kembali. Tak mungkin PNS menggunakan KIS karena sudah miliki BPJS Kesehatan. Bagaimana pendataan Bappeda. "Kenapa bisa keliru dalam mendata warga miskin?," tanya dia.

Padahal, lanjutnya, Bappeda punya by name by address. Artinya kecil kemungkinan data tersebut salah. Akibat kesalahan ini pendataan ulang harus dilakukan Bappeda. Agar cepat mesti kerja sama dengan Dinsos untuk mengetahui jumlah data warga miskin.

Persoalan data ini sambungnya perlu diskusi lanjut. Jika tak tepat sasaran apalagi jumlahnya sampai seribu orang jelas merugikan masyarakat miskin. Informasi ini ia terima dari banyak pihak. Malahan, si penerima heran kenapa bisa mendapat KIS.

"Saya sudah konfirmasi ke Dinsos, kepala dinasnya bahkan mengakui terjadi kekeliruan data. Jika keadaan seperti ini maka harus cepat dicabut. Saya harap sebelum akhir tahun ini harus dilakukan pendataan pemegang KIS," katanya.

Untuk teknis pemindahan dan diperuntukkan pada yang benar penerima disadari harus menggunakan biaya lagi. Dirinya tak tahu gimana cara pencarian anggaran ulang kembali. Tapi jelas Bappeda harus tanggung jawab karena kekeliruan ini.

Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Sutarmidjji mengatakan, persoalan kesenjangan dapat diselesaikan apabila data kependudukan yang dikelola Badan Pusat Statistik digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurutnya terlalu banyak data justru membuat bingung karena kenyataan antara data satu dan lain lembaga berbeda.

Di hadapan Menteri Bappenas, Bambang Brojo Negoro, Midji blak-blakan ungkap persoalan data BPS yang menurutnya tak valid. "Saya sarankan BPS di bawah naungan Bappenas saja. Kalau perlu BPS bagian Bappenas. Kalau satu pintu lebih baik. Dengan demikian ke depan Bappenas dapat mandiri soal data tidak lagi tergantung dengan lembaga lain," katanya.

Apabila persoalan data telah valid dan akurat dapat menunjang program pemerintah jangka panjang. Soal data jadi persoalan klasik. Di Pontianak contohnya, data kependudukan justru lebih valid yang ada di Disdukcapil.

Ia memberikan contoh seperti di Pontianak, data Disdukcapil justru lebih akurat dibanding BPS. Mengenai Kependudukan, harusnya pemerintah dapat menggunakan data Dukcapil dalam menentukan kebijakan. "Data kependudukan Disdukcapil dan BPS Pontianak itu, selisih 60 ribu jumlah penduduk. Capil lebih valid karena dasarnya NIK. Sedangkan BPS dari sensus," jelasnya.

Jika ke depan ini bisa disatukan, ia meyakini, persoalan kesenjangan, ketimpangan dapat digenahkan. "Saat ini persoalannya hanya data, data dan data," tutupnya.