Bupati Cantik: Silakan Ajukan Hak Interpelasi

JawaPos.com - Bupati Pandeglang Irna Narulita tak gentar terkait rencana DPRD melakukan hak interpelasi. Irna mempersilakan jika ada
kebijakan yang diambilnya bermasalah.

"Silahkan saja, kebijakan strategis apa yang berdampak luas terhadap masyarakat, misalnya banyak hal-hal yang harus diperbaiki yang mana, soalnya kami pun ingin tahu," jelas Irna, usai kegiatan Hari Anak Nasional di Pendopo Pandeglang, Jumat (28/7), dilansir RMol Jabar (Jawa Pos Grup).

Namun demikian, Irna mengapresiasi terhadap masukan serta kritikan-kritikan yang membangun. Hal tersebut merupakan hal yang positif.
Akan tetapi, dalam melakukan Hak Interpelasinya, DPRD memiliki mekanismenya, dan pihaknya hanya akan menunggu bila memang hak itu digulirkan.

"Usulan Hak Interpelasi tersebut itu, harus melalui mekanisme yang panjang, minimal yang mengusulkan harus 13 orang anggota DPRD, dan apakah usulan tersebut disetujui atau tidak oleh pimpinan," ujar dia.

"Kemudian masuk ke Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, dan jika sudah sampai ke Interpelasi, maka kami harus siap, apa yang dipertanyakan, apa yang merasa dirugikan, apa kinerja kurang baik, asal semuanya konstruktif," tambah Irna seperti diberitakan RMOLBanten.

Adapun aksi LPMP merupakan sebuah akumulasi dari buntut kekecewaan masyarakat, atas kebijakan pembangunan yang ada di Kabupaten Pandeglang yang dinilai tidak pro rakyat.

Bahkan diperparah lagi, dengan adanya OTT yang terjadi di Disdukcapil Pandeglang, sehingga membentuk opini bahwa Irna tidak layak memimpin Pandeglang.