M. Isnur: Saatnya Dibubarkan, Kita Instal Ulang KPK

Gaya kepemimpinan Firli Bahuri dkk dinilai bisa mendegradasi citra KPK. Menurut pandangan pegiat antikorupsi, KPK kini perlu segera diinstal ulang. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Agus Dwi Prasetyo dengan Ketua Bidang Advokasi YLBHI M. Isnur mengenai kinerja pimpinan KPK.

---

Bagaimana kepemimpinan Firli dkk selama dua bulan terakhir?

Ada beberapa hal yang kami soroti. Yang intinya sangat-sangat mengecewakan. Ini (pimpinan era Firli dkk) jelas semakin terlihat ingin merusak KPK. Ingin merusak agenda pemberantasan korupsi. Indikatornya adalah kinerja tentang pemberantasan korupsi sendiri. Kita dapat informasi bahwa sejak Firli diangkat sampai kemarin (11/2), ada pengakuan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK bahwa belum ada izin penyadapan.

KPK telah mati. Mati suri dalam menjalankan mandat memberantas korupsi untuk penegakan hukum.

Bisa Anda kasih contoh?

Peristiwa Harun Masiku (mantan caleg PDIP yang menjadi buron KPK), kemudian Hasto (Hasto Kristiyanto), kita bisa melihat bersama. Di situ ada dua hal. Pertama, dia (pimpinan) gagal menarik ke tersangka yang lebih tinggi. Dia (pimpinan) gagal menangkap tersangka (Harun Masiku). Kami mengindikasikan ada semacam penghalangan penyidikan dan tidak diapa-apakan. Menkum HAM (Yasonna H. Laoly) juga tidak diapa-apain.

Justru di internal (KPK) ketika ada penyidik yang bekerja keras, penuntut yang bekerja keras mengungkap peristiwa ini malah dipulangkan (ke institusi asalnya). Dicabut dari tugasnya.

Kemudian, apa lagi yang Anda lihat dari kepemimpinan Firli dkk?

Soal gaya dan etika yang sangat buruk yang dipraktikkan Firli. Misalnya dengan berkunjung ke daerah dan dikawal. Ini melanggar etika. Penegak hukum seharusnya benar-benar menjaga dirinya di ruang yang sunyi, di ruang yang suci, di ruang yang tidak berinteraksi dengan calon-calon tersangka, dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kemudian, ada kunjungan ke media tertentu. Jadikanlah media itu partner saja, nggak usah dipuji-puji, seolah pengin cari muka. Kayak begitu apa maksudnya? Selama ini hubungan KPK dengan media itu menjaga diri ya baik-baik saja. Media meliput sesuai tugasnya.

Ini (pimpinan) malah melakukan gimmick yang tidak perlu. Malah mengajak jurnalis masak nasi goreng. Jadi, hal-hal utama yang harus dikerjakan pimpinan KPK malah nggak dilakukan. Dulu hampir tidak pernah kita melihat gimmick. Dulu masih ingat Chandra Hamzah (eks komisioner KPK) mencoba menemui pihak tertentu, terus disidangkan (internal KPK). Dia (pimpinan) menemui pejabat lain ini sangat berbahaya bagi proses penegakan hukum. Karena memungkinkan adanya intervensi.

Bagaimana masyarakat sipil mencoba memperbaiki situasi ini?

Beberapa kali jaringan masyarakat sipil itu mencoba untuk mengajukan pertemuan. Tapi tidak digubris. Bahkan, Wadah Pegawai (WP) KPK yang internal KPK yang diakui undang-undang itu saja tidak dianggap.

Kami berpikir pimpinan KPK sekarang ancur-ancuran, secara undang-undang juga begitu (ancur-ancuran). Kami berpikir apakah saatnya KPK harus dibubarkan? Kita instal baru ke depan. Kita sudah berpikir seperti itu kalau KPK sudah dibajak sedemikian parah seperti ini. Instal ulang poinnya.

Kalau dibiarkan, koruptor merajalela dengan happy. Jika begitu, sangat rusak negara ini. Banyak maling. Dari awal kami meyakini Dewas KPK tidak bisa berkutik melihat persoalan ini.