Hetifah Sjaifudian: Jangan Sampai Kalah dengan Guru Virtual

Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim penuh inspirasi. Mendikbud mendorong para guru untuk melakukan perubahan kecil. Kuncinya adalah inovasi. Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Umar Wirahadi dengan Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian kemarin (27/11).

---

Guru sering kali dituntut untuk melakukan inovasi. Menurut Anda, persoalan utama para guru kita saat ini apa?

Total jumlah guru tidak kurang mencapai 3 juta orang. Itu gabungan guru PNS dan guru swasta. Guru PNS saat ini mencapai 1,5 juta orang. Artinya, setengahnya adalah guru swasta. Kondisi tersebut sebetulnya sangat ironis.

Kita masih kekurangan 900 ribu guru PNS di semua jenjang. Jadi, menutup kesempatan untuk mengangkat honorer menjadi PNS juga merupakan problem. Padahal, guru merupakan kunci dalam pendidikan.

Di sisi lain, persebaran guru kita belum merata. Ada sebagian daerah yang gurunya sudah cukup. Namun, daerah tertentu masih sangat kekurangan. Itu sekelumit persoalan guru yang harus diselesaikan pemerintah.

Apa tantangan guru lainnya dalam proses belajar - mengajar?

Guru harus siap menghadapi perubahan zaman di era disrupsi. Di sinilah pentingnya kita mengaitkan persoalan ini dengan pidato Nadiem. Guru harus melakukan inovasi. Melakukan perubahan kecil dari dalam kelas.

Jika dulu guru merupakan sumber informasi utama pembelajaran, sekarang tidak lagi. Sebab, siswa sudah terbiasa mengakses teknologi yang di dalamnya ada informasi pembelajaran. Nah, tugas guru menjadi sangat berbeda di era sekarang.

Jangan sampai guru diibaratkan sebagai ojek pangkalan yang kalah dengan ojek online. Artinya, siswa lebih senang dengan guru virtual. Mendengarkan tutorial melalui YouTube dan peranti media sosial lainnya daripada mendengarkan penjelasan guru di dalam kelas.

Tentu itu menjadi tantangan besar. Jika ditarik ke belakang, itu juga tanggung jawab kampus pencetak guru agar mengubah cara mengajar calon-calon guru.

Bagaimana soal kesejahteraan guru swasta yang masih rendah?

Kami terus mendorong pemerintah agar mengangkat guru - guru honorer. Tentu bisa diselesaikan secara bertahap. Misalnya, K-2 (guru honorer kategori dua) diselesaikan lebih dulu. Jumlahnya 250 ribu orang. Kami usulkan untuk segera diangkat sebagai PPPK. Ini sedang dalam proses. Sebagian bahkan sudah diangkat.

Komisi II memberikan rekomendasi pengangkatan guru-guru honorer ini. Kelebihan PPPK dari ASN adalah mereka yang berusia lebih dari 35 tahun bisa diangkat. Bahkan, satu tahun sebelum usia pensiun pun bisa ditarik sebagai PPPK. Dengan begini kan soal kesejahteraan guru swasta pelan-pelan bisa tertangani.

Bagaimana dengan regulasi agar mendukung pendidikan?

Dalam waktu dekat kami akan merevisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Memang saatnya direvisi karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. Ada sejumlah poin yang akan kami ubah. Pada 2003 itu kita belum mengenal pendidikan anak usia dini (PAUD).

Selain itu, kita ingin wajib belajar tidak hanya sampai sembilan tahun. Kita ingin wajib pendidikan menjadi 12 tahun. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman. UU Sisdiknas juga harus dikaitkan dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Agar dunia pendidikan semakin kekinian.