Potensi Kecurangan Besar, Edy Minta Suaranya Dikawal

JawaPos.com - Calon gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta agar suara dukungannya dikawal hingga sampai di KPU. Hal itu diutarakannya karena menilai besarnya potensi kecurangan saat pemilihan nanti. 

Menurut Edy, esensi demokrasi adalah fairplay. Maka itu pentingnya netralitas aparat pemerintah dalam berdemokrasi. Mantan Pangkostrad itu merasakan ada proses demokrasi yang tidak dijalankan secara benar dalam proses Pilgub Sumut 2018.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, ada beberapa kasus signifikan yang diketahui masyarakat tidak diproses dengan maksimal. Pertama, surat edaran Bawaslu yang melarang infaq, sedekah dan ceramah oleh tim kampanye di bulan Ramadan. 

Kedua, kasus dugaan netralitas ASN yakni soal rekaman suara Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut, Rifai Bakri Tanjung, yang mengarahkan ASN mendukung Djarot-Sihar. 

Ketiga, pertemuan Djarot dengan kepala desa (Apdesi) di Asahan. Keempat, dugaan pidana Pemilu yang dilakukan JR Saragih, kasusnya tidak jelas akhir penanganannya.

"Esensi demokrasi adalah fairplay.  Sangat disesalkan ada aparat pemerintah yang harusnya mengawal demokrasi justru sebaliknya, menghancurkan demokrasi tersebut. Itu artinya juga menghancurkan berjalannya kehidupan pembangunan di NKRI," kata Edy Rahmayadi Jumat (22/6) 

Sebagai mantan tentara dengan jabatan terakhir Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), ucapan Edy soal indikasi ketidaknetralan ini, tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Banyak kejanggalan yang dilakukan oleh petugas-petugas yang seharusnya mengawal demokrasi dan pembangunan. Kami mengetahui itu secara terang dan jelas," kata Edy. 

Edy menambahkan, dia mengingatkan agar semua pihak menjunjung tinggi demokrasi, UU dan nilai nilai agama dalam proses suksesi kepemimpinan di Sumut. "Pemimpin yang berkualitas, lahir dari proses yang berintegritas. Jangan berharap janji politik tentang pemerintahan bersih terwujud, jika dalam prosesnya tidak benar," katanya.

Masyarakat kata Edy dia ajak untuk ikut aktif dan mengawasi pelaksanaan pilkada pada 27 Juni 2018. Dalam situasi seperti ini kata Edy,  semua harus turun mengawal. 

"Jangan kita lepas begitu saja, tapi kita awasi. Setelah mencoblos, mari kita kawal suara itu di TPS hingga KPU," tandasnya.