Demokrat Serang Balik PDIP Soal Aparat Keamanan Tidak Netral

JawaPos.com - ‎Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bambang Dwi Hartono mengaku saat ini Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang panik, sehingga dia mempertanyakan netralitas aparat keamanan dalam pilkada serentak.

Menanggapi hal itu, ‎Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan wajar saja SBY mengeluhkan hal itu. Sebab saat ini sudah terbukti aparat kepolisian tidak netral, dengan dicopotnya Wakapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin lantaran mendukung Irjen Pol (Purn) Murad Ismail di Pilkada Maluku.

‎"Apalagi pasca hari ini Wakapolda Maluku telah resmi dibebastugaskan oleh Kapolri karena keterlibatan dan keberpihakannya terhadap Calon Gubernur yang didukung oleh PDIP, Partainya Bambang DH di Pilgub Maluku," ujar Jansen saat dihubungi, Kamis (21/6).

Padahal pesan SBY supaya aparat keamanan bersikap netral terhadap Pilkada serentak ini. Namun baru berpesan sudah ada pejabat tinggi Polri yang diduga tidak netral di hajatan kepala daerah tersebut.

‎"Bukankah dalam hanya hitungan hari apa yang disampaikan dan diperingatkan Pak SBY. Inilah yang saya maksud Bambang DH menuding orang, dia sendiri yang terpercik," katanya.

Oleh sebab itu, Partai Demokrat berpesan menjelang pencoblosan Pilkada 2018 ini Polri, BIN dan TNI menjaga netralitasnya, tidak melanggar sumpah jabatan dan mematuhi UU. Sehingga pilkada serentak ini bisa berjalan demokratis, jujur, dan adil.

"Sekali lagi imbauan ini bukan karena kami Partai Demokrat panik, namun agar tidak ada lagi perwira-perwira terbaik TNI Polri yang menjadi korban di Pilkada ini seperti halnya kejadian di Maluku," ungkapnya.

Sebelumnya Ketua DPP Bambang DH menegaskan bahwa tuduhan SBY yang menyebut aparat keamanan tidak netral sudah merendahkan hak rakyat yang berdaulat. Selain itu juga sangat terlihat jelas bahwa SBY sedang panik. Sebab kata dia, Presiden Jokowi tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan..

Atas dasar berbagai hal di atas, maka Bambang menyarankan kepada SBY untuk melakukan introspeksi ketimbang menyalahkan pihak lain. Sehingga SBY tidak menyampaikan tuduhan sepihak tanpa bukti.

"PDIP bahkan punya pengalaman buruk di Pilkada Bali 5 tahun lalu, saat itu alat negara diterjunkan hanya karena ambisi kekuasaan. Jadi, siapa yang punya sejarah gelap menggunakan kekuasaan? Pak SBY jangan lempar batu sembunyi tangan," tegasnya.

Sekadar informasi, Presiden Indonesia ke-6 yang juga Ketua Umum Partai Demokart SBY menuangkan dugaannya soal ketidaknetralan negara di kontestasi Pemilu di akun twitter pribadinya @SBYudhoyono.

Lewat akun twitternya, SBY mengatakan "Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga ciderai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kpd Tuhan, Allah SWT?," tulis SBY.

Dikonfirmasi soal cuitan SBY itu, Ketua Divisi Bidang Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan apa yang disampaikan oleh ketua umumnya berkaitan dengan ketidaknetralan aparat di Pilkada dan pengangkatan Komjen Pol Iriawan menjadi penjabat sementara Gubernur Jawa Barat.‎