Penunjukkan Iwan Bule, Ganggu Pilkada Jabar?

JawaPos.com - Dilantiknya Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, terjadi pro kontra. Lantaran ketika posisi tersebut isi oleh seorang perwira Polri aktif dinilai akan mempengaruhi sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jabar.

Pengamat politik Universitas Padjajaran (Unpad) Muradi menagatakan, penunjukan Iwan Bule sapaan Mochamad Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar tidak akan mempengaruhi netralitas Pilkada Jabar. Sebab pelaksanaan Pilkada serentak hanya tinggal menghitung hari menuju 27 Juni 2018 mendatang. Sehingga tidak adan berpengaruh terhadap kandidat tertentu.

"Ini bukan pejabat definitif, ini enggak lebih dari enam bulan. Saya kira itu waktu yang sangat sempit untuk melakukan perombakan secara besar-besaran," kata Muradi di Bandung, Senin (18/6).

Perihal akan mengganggu langkah-langkah internal di Pemerintah Provinsi Jabar, kata Muradi hal itu terlalu jauh. Sebelumnya pun ada beberapa daerah yang diisi oleh para anggota Polri dan TNi aktif. Sehingga dengan ditunjuknya Iwan Bule tidak perlu dikhawatirkan.

Bahkan, lanjutnya keputusan tersebut tidak melanggar Undang-Undang atau regulasi yang ada. Dengan tegas, Muradi pun mengatakan posisi Iwan Iwan Bule merupakan sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

"Langkah yang baik untuk Mendagri, menegaskan ada upaya melibatkan instansi lain dalam memperkuat kondisi di satu wilayah yakni Jabar," jelasnya.

Menurut Muradi, posisinya tidak dukung mendukung, namjn kwtika dilihat memang tidak ada yang dilanggar. Tetkait khawatir tidak netral dirinya sudah membuat simulasi berulang kali, semisalkan simulasi memenangkan pasangan calon nomor 2, hal tersebut tidak akan mungkin terjadi dalam waktu yang hanya tinggal sembilan hari lagi.

"Katakanlah bikin simulasi memenangkan nomor 2, enggak bisa. Enggak akan lebih dari 20 persen, kalau kita kejar dalam 9 hari karena luas wilayah. Saya merasa temen-teman yang khawatir mulai berlebihan, dan pasti akan teriak kalau polisi tidak netral," pungkasnya.

Pj Gubernur Jabar, M Iriawan pun mengatakan hal serupa, dirinya dan Apartur Sipil Negara (ASN) Jabar akan tetap netral. "Kami akan mengawasi ASN untuk netral. Jelas, itu prinsip kami," ujarnya.