Logo JawaPos
Author avatar - Image
Selasa, 19 Juni 2018 | 01.00 WIB

Lantik Iwan Bule, Fadli Zon Sindir Pemerintah Jilat Ludah Sendiri

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyindir pemerintah menjilat ludah sendiri dengan melantik Mochamad Iriawan (Iwan Bule) sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jawa Barat. - Image

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyindir pemerintah menjilat ludah sendiri dengan melantik Mochamad Iriawan (Iwan Bule) sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jawa Barat.

JawaPos.com - Pelantikan Sekretaris Utama (Sestama) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Komjen Pol Mochamad Iriawan terus menuai kritik. Keputusan tersebut dinilai tidak relevan sebab yang bersangkutan merupakan anggota Polri aktif.


Kritik juga dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Melalui akun resmi Twitter-nya @fadlizon, ia menuding pemerintah telah melakukan kebohongan kepada rakyat dengan melantik pria yang akrab disapa Iwan Bule itu.


Selain itu penunjukkan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar, juga dianggap menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Dalam twitnya tersebut, Fadli turut menyinggung akun resmi Twitter Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) @Kemendagri_RI.


"Rencana pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri hari ini, Senin, 18 Juni 2018, menjatuhkan kredibilitas pemerintah. @Kemendagri_RI," ujar Fadli melalui Twitter.


Politikus Partai Gerindra itu menganggap keputusan ini turut mencederai semangat reformasi. Sebab masih banyak figur lain di luar anggota Polri aktif untuk mengisi jabatan tersebut.


"Selain mencederai semangat reformasi, memang tak ada alasan untuk menjadikan perwira polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Masih banyak pejabat lain yang lebih pas menduduki posisi itu termasuk pejabat di lingkungan @Kemendagri_RI," lanjut Fadli.


Lebih lanjut Fadli mempertanyakan sikap pemerintah tetap ngotot menunjuk mantan Kapolda Metro Jaya itu sebagai Pj Gubernur. Pasalnya, Fadli mengklaim, wacana ini telah lama mendapat penolakan dari masyarakat.


Bahkan pemerintah pada 20 Februari 2018 lalu melalui Kementerian Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Polri, dan Kemendagri telah mencabut wacana tersebut. Namun, hal tersebut nyatanya sekarang berbanding terbalik.


"Tetap ditunjuknya nama yang bersangkutan tentu memunculkan pertanyaan. Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jabar, sehingga sampai tak segan menjilat ludah sendiri? Apa motifnya? Dulu alasannya rawan, tapi sejauh ini pilkada Jabar aman-aman saja," pungkas Fadli.

Editor: Fersita Felicia Facette
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore