PDIP Menyesal Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung Jadi Tersangka

JawaPos.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari menyesalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo sebagai tersangka.

"Saya sedih, tapi berharap kami berpegang pada asas praduga tidak bersalah karena ada OTT tidak langsung (penangkapan terhadap orang lain), harus dibuktikan di pengadilan dengan bukti-bukti material," kata Eva kepada JawaPos.com, Jumat (8/6).

Saat ini, kedua pejabat daerah yang diduga menerima fee proyek PUPR di wilayahnya itu masih dalam pengejaran lembaga antirasuah. Oleh karena itu, anggota DPR RI Komisi III ini berharap kedunya dapat menaati hukum.

"KPK profesional. Mereka (berdua) akan diperiksa pada waktu yang sesuai dengan kebutuhan penyidikan," urai Eva.

Kendati demikian, Eva meyakini Samanhudi dan Syahri akan menyerahkan diri ke KPK pada waktu yang tepat. "Saya yakin mereka akan datang menyerahkan diri pada saat yang tepat," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan, Syahri menerima suap sebanyak tiga kali dari fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri yaitu Rp 2,5 miliar.

"Diduga pemberian ini (Rp 1 miliar) adalah pemberian ketiga. Sebelumnya Bupati Tulungagung diduga telah menerima pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp 1 miliar," kata Saut dalam konferensi pers, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/6) dini hari.

Sedangkan Samanhudi diduga menerima Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. Saut menyebut, fee itu diduga bagian dari 8 persen yang menjadi bagian Samanhudi dari total fee 10 persen yang disepakati.