Mitra BUMDes, Cara Pemerintah 'Korporasikan' Petani

JawaPos.com – Untuk mewujudkan kesejahteraan petani, pemerintah melalui inisiatif Presiden Joko Widodo meluncurkan program kewirausahaan petani dan digitalisasi pertanian. Didukung oleh lintas kementerian di antaranya Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian.

Para petani diminta membentuk kelompok dengan cakupan yang lebih luas dan tergabung dalam suatu badan usaha milik desa atau bumdes. Salah satu contohnya yaitu yang ada di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu.

Di lokasi tersebut terdapat Mitra Badan Usaha Milik Desa Bersama (MBB) binaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang terdiri dari 14 BUMDes dan satu Perkumpulan Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan dimana jumlahnya terdiri dari 127 Poktan  dan 7009 Petani.

MMB Sliyeg merupakan salah satu pilot project kewirausahaan petani yang menerapkan sistem digitalisasi pertanian di mana digitalisasi dilakukan dengan sebuah aplikasi “Logistik Tani’ atau LOGTAN sebagai platform digital yang mengintegrasikan empat siklus pertanian (pratanam, tanam, panen, pasca panen).

"Melalui keberadaan MBB ini diharapkan para petani yang sebelumnya hanya sebagai penanam yang menghasilkan padi saja, harapannya juga bisa menjadi wirausaha yang unggul dan hidupnya lebih sejahtera," kata Menteri BUMN, Rini Soemarno di Kecamatan Sliyeg Indramayu Jawa Barat, Kamis (7/6).

Adapun, kepemilikan saham dari model bisnis ini mayoritas 51 persen dimiliki oleh 7 BUMN yaitu BULOG, Danareksa, Pertamina, PTPN, RNI, PIHC dan PPI dan sisanya dimiliki oleh Perkumpulan BUMDes Bersama dan Perkumpulan Gapoktan 49 persen. 

"Meski memiliki saham mayoritas, 80 persen keuntungan akan diserahkan kepada petani," terangnya.

Menteri Rini berharap MBB bisa yang merupakan korporasi bisa dikelola dengan sistem yang lebih efektif dan menguntungkan dengan menyediakan layanan yang bertujuan untuk mendukung kemajuan dan kemakmuran petani.