Ternyata Ini Alasan Jokowi Naikkan Pendapatan Operasional Babinsa

JawaPos.com - Bintara Pembina Desa (Babinsa) mendapat kenaikan tunjangan operasional pada Juni. Kenaikannya terbilang fantastis hingga 771 persen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki alasan kuat menaikkan pendapatan salah satu kekuatan Komando Daerah Militer (Kodam) itu. Alasannya yakni, Babinsa merupakan garis depan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

Apalagi, mereka banyak bertugas di daerah-daerah pelosok. "Terutama yang ada di daerah, yang berada di desa, yang ada di pelosok, yang ada di pinggiran. Oleh sebab itu, diberikan tunjangan yang lebih," kata Jokowi usai menghadiri acara buka puasa bersama di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (5/6).

Dia pun berharap Babinsa semakin semangat dalam menjalankan tugas, setelah mendapat kenaikan tunjangan operasional itu. "Kita berharap ada kinerja yang lebih baik, lebih konkret, lebih bagus," sebutnya.

Sementara itu, Jokowi membantah kenaikkan tunjangan ini bernuansa politis. Dia menegaskan, hal ini murni demi kepentingan TNI sendiri.

"Tidak ada yang namanya TNI-Polri itu politik. Nggak boleh ke mana-mana, sudah jelas. Saya tekankan berkali-kali kepada Panglima, Kapolri, semuanya. Selalu saya tekankan (tidak boleh berpolitik)," pungkasnya.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto merasa bersyukur dengan kenaikkan tunjangan operasional Babinsa itu. Dia pun berpesan agar Babinsa terus meningkatkan kinerja mereka.

"Harapan Presiden karena nantiya ditingkatkan, maka kinerjanya juga tentunya ditingkatkan," ucapnya.

Peningkatan kinerja yang dimaksud yakni dalam hal pelayanan kepada masyarakat. "Dulunya kegiatan yang bisa melayani masyarakat harus lebih ditingkatkan dan tamu-tamu yang datang ke desa RT harus lapor 1x24 jam sehingga lebih intensif," jelas Hadi.

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu turut membantah bahwa kenaikkan gaji tersebut bernuansa politis, mengingat sebentar lagi ada Pilkada, Pileg serta Pilpres.

"Nggak ada (kepentingan politis). Semua disampaikan bahwa TNI-Polri adalah netral dari politik negara," tambahnya.