DPR: Pemerintah, Otoritas Fiskal dan Otoritas Moneter Harus Bersinergi

JawaPos.com – Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo, sebagai negara berkembang, Indonesia rentan terkena imbas gejolak perekonoman dunia. Dibutuhkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk mengatasi masalah perekonomian.

Bambang berharap agar pemerintah, otoritas fiskal, dan moneter dapat saling bersinergi menjaga hubungan yang harmonis.

"Bagi DPR kebijakan fiskal dan moneter harus selaras dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat," tutur Bambang di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa (5/6).

Bambang menegaskan, kinerja antara otoritas fiskal dan moneter menjadi sorotan pihak legislatif. Di antaranya keberhasilan Bank Indonesia yang sering diukur dari seberapa besar kemampuan lembaga ersebut mengendalikan nilai tukar Rupiah. Saat nilai tukar Rupiah melemah maka kinerja BI bakal dinilai buruk oleh sebagian besar kalangan.

"Begitu juga dengan pemerintah kalau pertumbuhan ekonomi terus merosot dan tidak capai target, maka itulah penilaian yang bisa kita berikan kepada pemerintah yang kinerjanya menurun," imbuhnya.

Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal sangat berpotensi memuluskan pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang dipasang pemerintah pada kisaran angka 5,4-5,8 persen.

Namun sebaliknya jika kebijakan moneter dan fiskal tak harmonis justru makin memperkecil peluang pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

" Target 5,8 persen bukan tidak mungkin tercapai tapi kalau tidak ada kerjasama yang baik. Jangankan 5,8 persen tembus dari 5 persen aja udah bagus," imbuhnya.

Di sisi lain, kata Bambang, peran otoritas moneter harus nyata agar kebijakannya mampu berdampak terhadap semua elemen. Seperti keputusan dalam penentuan suku bunga yang mampu menjaga stabilitas perekonomian.

"Kemudian dalam memantau dan kapan melakukan intervensi dan kemudian pemerintah juga harus mengerem impor. Jadi ada balancing atau keseimbangan antara income dolar dan rupiah yang ada disini," katanya.

Bambang juga mengatakan, pemerintah harus meningkatkan perannya khususnya untuk menggeliatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar tetap bergulir dan hidup. Namun juga perlu didukung adanya kebijakan BI untuk memberikan suku bunga yang lebih rendah kepada para pelaku UMKM.

"Lalu dipermudah soal jaminan intinya adalah bank Indonesia harus berikan akses yang mudah bagi pelaku ekonomi," tandasnya.