DPR: Revolusi Industri 4.0 Harus Mampu Dorong Penyerapan Tenaga Kerja

JawaPos.com - Di tengah maraknya isu investasi berbasis teknologi atau yang dikenal dengan sebutan industri 4.0, sebuah potensi dampak yang perlu dipikirkan dan dilakukan baik oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya adalah menjaga agar para investor di Indonesia tidak beralih ke negara lain.

Sebab, investasi menjadi satu-satunya andalan untuk tetap memacu pertumbuhan perekonomian dan membuka lapangan kerja. Hal itu penting di tengah potensi 50 juta orang di Indonesia akan kehilangan pekerjaan karena adanya revolusi tersebut.

Anggota Komisi VI DPR, Eka Sastra mengatakan, terkait industri 4.0, proses produksi sudah menggunakan big data. Hal ini yang membedakan industri 4.0 dengan industri pada gelombang-gelombang sebelumnya.

“Soal revolusi industri 4.0 ini bukan soal siap atau tidak tapi bagaimana kita terlibat di dalamnya”, ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/6).

Sementara itu, pengamat ekonomi dari UGM Tony Prasetiantiono menyampaikan, pemerintah sejauh ini sudah menyiapkan lima sektor industri untuk dihadapkan pada revolusi industri 4.0.

Sektor itu adalah makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Sedangkan industri lainnya diluar ke-5 sektor tersebut tetap akan berkontribusi pada perekonomian Indonesia, baik sebagai penyumbang pendapatan negara, serta penyerap tenaga kerja.

Komisaris Bank Permata tersebut juga mengatakan, salah satu upaya Indonesia untuk stabilitas rupiah salah satunya adalah dengan mengandalkan ekspor dan investasi. Faktor-faktor itu saling berkaitan sebab untuk ekspor diperlukan kegiatan industri dan industri amat erat berkaitan dengan investasi.

"Pemerintah sudah bekerja keras untuk menarik investasi sebanyak mungkin," tuturnya.

Sayangnya, kenyataan tersebut dinilai tidak sesuai realita, fakta di dalam negeri menunjukkan sejumlah investor justru merasa tidak nyaman. Alasan utamanya adalah adanya regulasi-regulasi tertentu yang berujung peningkatan biaya produksi.

Regulasi yang muncul salah satunya dilatarbelakangi oleh perlunya pemerintah meningkatkan pendapatan negara, yang kemudian diwujudkan dengan menaikkan tarif pajak, bea, cukai, dan retribusi. Hal tersebut menyebabkan para pelaku industri dalam kondisi dilematis, dimana mereka terpaksa menahan produksi untuk menghindari peningkatan biaya.

Peningkatan kapasitas produksi akan mengarahkan aktivitas usaha berbalik dari menghasilkan keuntungan menjadi pemicu kerugian Sebab, peningkatan produksi berarti peningkatan jumlah pajak, bea, cukai, dan retribusi yang harus dibayar.

“Jika Indonesia ingin mengajak pihak lain untuk berinvestasi, perlu diperhitungkan bagaimana menjaga keberlangsungan investasi itu di Indonesia”. kata Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia, Toni Tanduk.

Industri bisa saja mengurangi kapasitas produksi untuk mencegah kerugian. Dalam skenario itu, negara dan pekerja akhirnya akan ikut merugi. Sebab, negara dan pekerja kehilangan potensi pendapatan. Negara juga merugi karena lapangan kerja gagal tercipta akibat industri menahan atau bahkan memangkas produksi.

Jika keadaan itu berlanjut, investor akan memilih hengkang ke negara lain yang lebih mendukung pengembangan modalnya. Skenario itu tidak bagus untuk Indonesia yang tengah bekerja keras menarik investasi sebanyak mungkin.

"Calon investor bukan tidak mungkin akan menghapus Indonesia dari daftar calon lokasi penanaman modal jika ada fakta yang mengungkap bahwa banyak investor di Indonesia malah justru memindahkan usaha ke negara lain," jelas dia.