Besok PNS Pemkab Bojonegoro Terima THR

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Tumur (Jatim) bakal melakukan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada, Selasa (5/6). Gaji ke-14 tersebut diberikan sebagai tambahan menjelang hari raya lebaran.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bojonegoro, Ibnu Suyuti mengatakan, THR bagi para PNS itu dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau dana transfer dari pemerintah pusat.

"Hari ini, kami baru pengajuan SPM (standard penghasilan minimal) sebagai syarat pencairan gaji ke-14 atau THR," kata Ibnu Suyuti, Senin (4/6).

Diakui Suyuti, PNS memang menerima gaji tiga kali. Mulai gaji induk yang biasanya cair pada tanggal dua atau tiga. Namun gaji itu baru cair di hari ini, karena terbentur hari libur. Kemudian Rabu depan akan cair lagi tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan gaji ke-14 (THR).

"Gaji ke-14 ini, diterimakan lebih dulu karena merupakan THR. Sedangkan gaji ke-13 akan dicairkan bulan depan karena tunjangan untuk persiapan anak daftar sekolah. Tapi meskipun belum punya anak juga dapat," ujar dia menerangkan.

Sesuai surat edaran Bupati Bojonegoro, lanjut Suyuti, pencairan gaji ke-14 itu dilakukan secara serentak besok. Gaji tersebut diberikan kepada sebanyak kurang lebih 12 ribu PNS di lingkup Pemkab. Sehingga jumlah APBD yang digunakan untuk pencairan tersebut sebesar kurang lebih Rp 56 miliar.

Jumlah tersebut, lanjut dia, belum termasuk hitungan bagi pegawai honorer yang memiliki SK Bupati. Sebab, sesuai aturan Permendagri pegawai honorer yang tercatat dari SK Bupati tidak diatur didalamnya. "Honorer yang SK Bupati baru diusulkan dan akan dikaji lagi," tambahnya.

Sehingga tunjangan bagi pegawai honorer ini belum jelas. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Ainur Rofiq mengatakan, pencairan tunjangan bagi pegawai honorer itu biasanya dilakukan selama tiga bulan sekali.

Terakhir pencairan dilakukan bulan Maret lalu, sehingga pencairan berikutnya akan dilakukan akhir Juni. "Pencairannya kita usulkan untuk dimajukan ke BPKAD dan sekarang kita sedang mengumpulkan data-datanya," kata Rofik.