Pemprov Riau Belum PastikanTHR untuk Honorer

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum dapat memastikan apakah honorer di lingkungannya mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) atau tidak. Pasalnya, usulan ini tak disampaikan sejak awal penyusunan anggaran.

"Untuk THR honorer, perlu dikonsultasikan secara nasional. Karena kebijakan ini mengacu pada Presiden. Jadi tetap mengacu pusat, kalau harus ambil langkah diluar itu tentu harus dikonsultasikan," ungkap Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, Senin (28/5).

Apalagi imbuh Sekda, kebijakan pemberian THR itu menyangkut dengan penganggaran. Tentunya APBD akan bisa disesuaikan kalau ada kebijakan dari awal.

"Makanya konsultasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri juga. Akan dipertanyakan soal nasib tenaga honor tersebut, apakah bisa dilakukan. Begitu juga kapasitas anggaran masih dikaji," jelasnya.

Ahmad menjelaskan, bahwa nasib honorer itu harus diperhatikan. Hal itu sebagai bentuk tanggungjawab. "Kita harus memperhatikan sebagai fungsi tanggung jawab dalam proses pelayanan. Kondisi ini sebagai kebijakan baru, dan harus diselesaikan segera, makanya harus menggunakan prinsip rekonsiliasi yang benar," tuturnya.

Sementara itu, salah seorang honorer bernama Dilla, 23, yang bertugas di Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Provinsi Riau, mengatakan bahwa, dirinya tak pernah mendapatkan THR yang sebenarnya dari pemerintah.

"Tahun dulu cuma dapat Rp 300 ribu aja. Itupun dapatnya karena ada kesepakatan dari bos-bos. Itu kesepakatan aja karena ada dana lebih," ungkap Dilla.

Ia pun berharap, semoga saja tahun ini pemerintah memang menganggarkan THR untuk honorer dengan hitungan sebulan gaji."Semoga aja bisa dapat," harapnya.