Saran SBY Kepada Jokowi, Jika Kenaikan Harga BBM Tak Terelakan

JawaPos.com - Ekonomi dalam negeri sedang mengalami tekanan. Selain harga minyak dunia yang terus menanjak menjauhi asumsi APBN 2018. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat juga tak berdaya menghadapi hantaman perekonomian global.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyarankan agar jika harga minyak dan nilai Rupiah yang terus tertekan sehingga membuat harga BBM terpaksa dinaikkan, Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial. SBY, sapaan akrabnya itu menyarankan agar harga BBM dinaikkan supaya fiskal atau APBN tidak jebol. 

“Jika akibat meningkatnya harga minyak dan terus melemahnya nilai Rupiah,harga BBM terpaksa dinaikkan, jangan lupa beri bantuan sosial. Saya amat mengerti jika harga BBM dinaikkan agar fiskal atau APBN kita tidak jebol,” cuit SBY dikutip Jawapos.com, Kamis (24/5).

Menko Polhukam era Presiden Megawati Soekarnoputri itu juga mengatakan, apabila harga BBM naik tidak perlu ada unjuk rasa besar-besaran seperti era dirinya dulu. Dia pun menyebut Partai Demokrat tak perlu menentang secara membabi buta, seperti sejumlah parpol dan pengamat yang vokal mengritik kebijakannya saat itu.

“Tak perlu unjuk rasa besar-besaran seperti di era saya dulu. Partai Demokrat tak perlu menentang secara membabi buta, seperti sejumlah parpol & pengamat dulu, karena pemerintah pasti terpaksa,” tuturnya.

SBY juga memberikan saran kepada Jokowi, apabila harga BBM naik, adalah bijaksana jika pemerintah membantu rakyat miskin yang terdampak kenaikan BBM, listrik, tarif angkutan, dan sembako. 

“Akan sangat bijaksana jika pemerintah tetap bantu rakyat miskin yang sangat terdampak akibat knaikan BBM, listrik, angkot dan sembako,” kata SBY.

Dalam kurun waktu 10 tahun pemerintahan Presiden SBY, tercatat dirinya sudah empat kali menaikkan harga BBM dan tiga kali penurunan harga BBM. Penyebabnya adalah kenaikan harga minyak dunia pada 2005, krisis ekonomi global pada 2008. Dan pada 2013, kenaikan harga BBM dilakukan guna menekan subsidi dari Rp 297 triliun menjadi sekitar Rp 200 triliun.

Kendati begitu, SBY juga melakukan kompensasi guna menolong masyarakat miskin yang terdampak langsung kenaikkan harga BBM. Yakni, penggelontoran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sekitar Rp 9,3 triliun untuk 15,5 juta keluarga miskin. Setiap keluarga menerima Rp 150.000 per bulan selama 4 bulan.

Kata SBY, apabila pemerintah tidak mau memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan BLSM seperti yang dilakukan di era dirinya, maka pemerintah bisa memilih bentuk lain. Di bulan Ramadan ini, SBY juga meminta kepada kaum kaya untuk bisa memberikan bantuan kepada fakir miskin dan kaum duafa.

“Kalau pemerintah tak mau berikan “BLT/BLSM” era SBY, JK, Boediono, dan Sri Mulyani dulu (karena dianggap salah) bisa pilih bentuk lain. Disamping pemerintah, sangat mulia jika golongan menengah-atas beri bantuan kepada fakir miskin dan kaum duafa di Bulan Ramadan ini,” terangnya.

Dalam merespon yang terus menanjak, pemerintah Presiden Joko Widodo sudah lebih dulu mengambil sikap. Belum lama ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai 2019. Jonan menyebut hal itu dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat.