Pemkot Malang Wacanakan Penerapan Mulok Anti Radikalisme

JawaPos.com - Sebagai kota pendidikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal menggodok wacana muatan lokal (mulok) anti radikalisme. Rencana tersebut telah didiskusikan dengan melibatkan pakar-pakar pendidikan serta elemen Perguruan Tinggi di Balaikota Malang, Selasa (22/5).

Kabag Humas Setda Kota Malang, M Nurwidianto mengungkapkan, pembahasan itu sudah mulai ada pemantaban dengan melibatkan beberapa perguruan tinggi. Bahkan, gagasan mulok anti radikalisme itu muncul dan telah mendapat sambutan positif dari para rektor.

Mereka ingin seiring sejalan dengan aparat Polri-TNI untuk mencegah radikalisme. "Tentunya dari sektor pendidikan," ujar pria yang biasa dipanggil Wiwid itu, Selasa (22/5).

Wiwid menjelaskan, wacana tersebut juga sebagai bentuk untuk menyikapi aksi teror bom dan juga penyerangan di sejumlah daerah yang merupakan bentuk radikalisme.

"Butuh kesepakatan dan komitmen semua elemen masyarakat di lingkungan pendidikan. Baik kampus dan SMA/SMK/SMP hingga SD perlu merumuskan bagaimana mampu membentengi institusi pendidikan dari gerakan radikalisme dan terorisme," paparnya.

Nantinya, mulok yang akan diajarkan sebagai mata pelajaran di seluruh sekolah tersebut juga akan menekankan pentingnya penguatan semangat kebangsaan. "Penting juga dalam proses menguatkan kembali menumbuhkan rasa cinta tanah air," paparnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto menyampaikan, pihaknya mendapatkan usulan dari masyarakat supaya pelajaran anti radikalisme diajarkan di kurikulum muatan lokal (mulok) di Kota Malang. Tak hanya warga, lanjut Wasto, usulan serupa juga muncul dari beberapa organisasi kepemudaan dan keagamaan di Kota Malang.

Wasto mengungkapkan, pada akhir pekan ini pihaknya juga bakal bertemu dengan forum rektor di Kota malang. Di forum tersebut, pemkot akan meminta supaya materi tentang anti radikalisme disosialisasikan di masa pengenalan lingkungan kampus bagi mahasiswa baru. Upaya-upaya itu, lanjutnya, diharapkan bisa meminimalkan bibit gerakan radikal di Indonesia, khususnya di Kota Malang.

"Karena gerakan radikal itu bisa berbuntut kepada aksi terorisme. Kami tidak ingin apa yang terjadi di Surabaya ataupun Mapolda Riau terjadi di Kota Malang (ledakan bom). Kalau itu terjadi perekonomian Kota Malang bisa lumpuh," pungkasnya.