Mimpi Besar Pusat Data Nasional Sirna Gara-gara Serangan Ransomware, Data Masyarakat Lenyap

Ilustrasi hacker melancarkan serangan siber

JawaPos.com - Serangan ransomware bikin geger lantaran menyerang Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). PDNS sendiri seperti namanya masih bersifat sementara, sementara Pusat Data Nasional yang asli masih dalam proses pembangunan.

Hacker sejak pekan lalu sukses mengacak-acak pertahanan siber PDN atau PDNS yang bergantung hanya pada proteksi bawaan Windows Defender. Hasilnya, data masyarakat lenyap, digondol hacker, tak ditebus pemerintah meski sebelumnya hacker meminta tebusan.

Kejadian ini jelas mencoreng cita-cita dari Pusat Data Nasional yang digagas Kemenkominfo. Di situs resmi Aptika Kominfo yang memuat soal konten PDN dijelaskan bahwa salah satu poin dari terselenggaranya PDN adalah menjamin perlindungan dari data masyarakat dalam hal ini spesifik terhadap WNI atau Warga Negara Indonesia.

"Penggunaan PDN menjadi rekomendasi terbaik bagi penyediaan infrastruktur TIK pemerintahan dengan pertimbangan: efisiensi belanja dengan mengurangi duplikasi belanja; mempercepat konsolidasi data nasional; integrasi pelayanan publik nasional; dan menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara dan data pribadi WNI," demikian petikan salah satu alasan kenapa Pusat Data Nasional penting untuk dibangun.

Masih dari laman tersebut, dijelaskan juga bahwa sebagaimana perencanaan dan studi kelayakan PDN akan dibangun di empat lokasi, dengan tahap pertama, yaitu pembangunan di Jababeka dan penyiapan lahan di Batam. Secara paralel juga dilakukan kajian untuk pembentukan kelembagaan PDN serta pengusulannya ke dalam struktur organisasi Kemkominfo.

Sementara dalam proses pembangunan, Kemkominfo juga menyelenggarakan layanan PDN Sementara yang dapat digunakan oleh semua instansi pemerintah atau K/L/D. Dengan adanya PDN Sementara ini diharapkan proses migrasi data center dari instansi pemerintah sudah bisa berjalan secara bertahap.

Adapun layanan PDN Sementara meliputi:

- Penyediaan layanan Government Cloud Computing (ekosistem PDN yang disediakan oleh Kemkominfo).

- Integrasi dan konsolidasi pusat data Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) ke PDN.

- Penyediaan platform proprietary dan Open Source Software guna mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus SPBE.

- Penyediaan teknologi yang mendukung bigdata dan Artificial Intelligence (AI) bagi IPPD.

Kini, dengan kejadian tersebut, terbukti bahwa pemerintah tak memiliki cukup tenaga untuk menjaga pertahanan siber di Indonesia. Hacker sukses menginjak-injak kedaulatan siber negara ini, bukan hanya sekarang, saat PDN diserang ransomware, tapi juga kejadian-kejadian yang lalu.

Padahal, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang fantastis untuk Kemenkominfo, salah satunya untuk pusat data nasional (PDN) anggarannya mencapai Rp 700 miliar.

"Untuk Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan. Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS 4G Rp1,6 triliun dan Data Center Nasional Rp700 miliar," kata Sri Mulyani dalam paparan Konferensi Pers APBN Kita edisi Juni 2024, Kamis (27/6).

Untuk anggaran PDN sendiri masuk dalam komponen belanja Kominfo hingga Mei 2024. "Kapasitas satelit Rp700 miliar dan Palapa Ring Rp1,1 triliun. Jadi, belanja untuk Kominfo cukup besar mendekati Rp5 triliun, yaitu Rp4,9 triliun," ujarnya.

Terkait dengan kejadian tersebut, Menkominfo Budi Arie Setiadi juga sudah menghadap DPR bersama dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian. Hasilnya, Budi mengklaim bahwa tidak ada data masyarakat yang bocor ke tangan hacker. Walaupun realitanya, data tersebut berhasil dicuri dengan serangan ransomware.

Baca Juga: Jokowi Panggil Menkominfo dan Kepala BSSN Terkait Peretasan PDN oleh Ransomware

Dalam kesempatan yang sama pada Kamis (27/6) kemarin, Hinsa Siburian juga menyatakan, pihaknya baru bisa menemukan indikasi-indikasi serangan untuk menemukan sang peretas.

Hal itu dipertanyakan Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin saat rapat kerja dengan Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6).

"Sejauh mana sudah terdeteksi pelakunya," tanya TB Hasanuddin.

"Tentunya untuk pelakunya ini belum bisa (terdeteksi) pak. Kita baru menemukan indikasi-indikasi yang nanti dari induksi ini kita olah untuk menemukan si (peretas)," ucap Hinsa.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Mimpi Besar Pusat Data Nasional Sirna Gara-gara Serangan Ransomware, Data Masyarakat Lenyap

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Mimpi Besar Pusat Data Nasional Sirna Gara-gara Serangan Ransomware, Data Masyarakat Lenyap

Tags

Artikel Terkait

DPR Mendesak Percepatan Proyek Pusat Data Nasional untuk Keamanan Digital

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com