<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Sidang-lanjutan-Nadiem-Makarim-5JPG-318123065.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Keterangan mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim ditepis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung). JPU menegaskan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah menyatakan harga laptop Chromebook dalam pengadaan di Kemendikbud Ristek cenderung tinggi dan tidak terkontrol. &rdquo;Saya tekankan, tidak benar LKPP menyatakan tidak ada kemahalan harga. Kalau tidak ada kemahalan harga mengapa ada konsolidasi pengadaan? Ada efisiensi harga seperti itu,&rdquo; ungkap JPU Kejagung Roy Riadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Menurut Roy, LKPP justru telah menyampaikan kesaksian dan mengungkap fakta bahwa harga pada platform dalam pengadaan laptop Chromebook tersebut cenderung tinggi dan tidak terkontrol. Karena itu, dalam prosesnya dilakukan perubahan. &rdquo;LKPP mengatakan online shop itulah diubah menjadi PEP karena harganya tidak terkontrol dan harganya tinggi. Itu kata Kepala LKPP,&rdquo; imbuhnya. Tidak hanya itu, Jaksa Roy menyampaikan bahwa LKPP bahkan tidak turut serta dalam proses pembentukan harga. Mereka mengaku baru dilibatkan pada 2022. Itu hanya berdasar pada Suggested Retail Price (SRP) tanpa mendapat data pembentukan harga yang sebenarnya. &rdquo;Pada 2022 baru melibatkan LKPP, itu pun pembentukan harganya berdasarkan SRP dan tidak diberikan data pembentukan harga yang sebenarnya dalam pengadaan tersebut. Itu fakta yang terungkap,&rdquo; terang dia. Sebelumnya, dalam sidang pada dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada Senin (9/2), Nadiem menyatakan bahwa LKPP tidak pernah menyebut ada kemahalan harga dalam e-katalog untuk pengadaan laptop Chromebook. Dia menyampaikan hal itu berdasar kesaksian kepala LKPP Roni Dwi Susanto. &rdquo;Hari ini mungkin salah satu pembuktian yang terpenting dalam kasus saya. Tiga pemimpin LKPP sudah memberikan kesaksian dan menyebut bahwa seleksi vendor itu semuanya kewenangan LKPP,&rdquo; imbuhnya. Nadiem menjelaskan bahwa LKPP menjamin harga setiap produk pada e-katalog tidak mungkin lebih tinggi dari harga pasar karena sudah melalui mekanisme SRP. Karena itu, dia menyebut, dakwaan kerugian negara berdasar kemahalan harga laptop tidak ada, bahkan tidak valid. &rdquo;Kalau tidak ada kemahalan harga laptop, artinya tidak ada kerugian negara. Itulah kenapa hari ini begitu penting,&rdquo; kata dia. (*)

JPU Kejagung beberkan fakta harga laptop Chromebook di Kemendikbud Ristek cenderung tinggi dan tidak terkontrol, kata LKPP

JPU Kejagung Beber Fakta, LKPP Nyatakan Harga Laptop Chromebook Cenderung Tinggi dan Tidak Terkontrol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/Y60hd5cVA9aJTTvZOfdlbNC25NVDoLQ9HGL4gbPp-1-1578974361.jpg" alt="Ekspresi Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim saat menjalani pelimpahan tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ekspresi Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim saat menjalani pelimpahan tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim. Nadiem terlihat berkaca-kaca saat menjalani pelimpahan tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Nadiem terlihat mengenakan kemeja putih dengan rompi tahanan Kejagung. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan bahwa pihaknya telah melimpahkan berkas perkara Nadiem ke JPU. Sehingga, Nadiem akan segera menjalani persidangan atas kasus yang melilitnya tersebut. &ldquo;Penyidik sudah melimpahkan tahap dua ke Kejari Jakarta Pusat. Hari ini tim sudah meluncur ke sana,&rdquo; kata Anang kepada wartawan, Kamis (13/11). Selain Nadiem Makarim, Kejaksaan juga melimpahkan beberapa tersangka lainnya, yaitu Sri Wahyuningsih (SW) selaku Direktur SD Kemendikbudristek 2020&ndash;2021, serta mantan Direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsyah (MUL). Satu tersangka lainnya, Ibrahim Arief (IBAM), yang merupakan konsultan perorangan dalam proyek Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah di Kemendikbudristek, turut diserahkan ke Kejari Jakarta Pusat. Karena itu, tim JPU akan segera menyusun surat dakwaan bagi keempat tersangka tersebut untuk dibacakan dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun, Nadiem Makarim terjerat proyek pengadaan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah di seluruh Indonesia, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan nilai anggaran mencapai Rp 9,3 triliun. Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan bahwa pengadaan laptop tersebut menggunakan sistem operasi Chrome atau Chromebook. Meski demikian, kebijakan ini dinilai tidak efektif untuk menunjang pembelajaran di daerah 3T yang sebagian besar belum memiliki akses internet memadai. Selain Nadiem, Kejagung juga menetapkan empat tersangka lainnya. Mereka adalah Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020&ndash;2021, Sri Wahyuningsih selaku Direktur SD Kemendikbudristek 2020&ndash;2021, mantan staf khusus Mendikbudristek Jurist Tan, serta mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arief. Menurut hasil perhitungan awal, akibat perbuatan para tersangka, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp 1,98 triliun. Kerugian itu terdiri dari dugaan penyimpangan pada pengadaan item software berupa Content Delivery Management (CDM) sebesar Rp 480 miliar dan praktik mark up harga laptop yang diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun.

Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Nadiem Makarim dan tersangka lain, kerugian negara Rp 1,98 triliun.

Nadiem Makarim Berkaca-kaca, saat Diserahkan ke JPU dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/vh2C1wpkJccQCLHm1v1Eud93NHtxi1EcyuIC3sgJ-3129220257.jpg" alt="Resa Andrianto dan Adhienata Putra Deva divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Gresik.&nbsp;(Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Resa Andrianto dan Adhienata Putra Deva divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Gresik.&nbsp;(Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Resa Andrianto dan Adhienata Putra Deva tak kuasa menahan tangis pasca mendengar vonis putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Gresik pada Kamis (23/10) malam. Keduanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan penggunaan surat palsu untuk pengurusan sertifikat hak milik (SHM). Pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun menempuh upaya hukum kasasi atas perkara tersebut. Dalam pertimbangannya, Hakim Ketua Sarudi menilai bahwa seluruh dakwaan JPU tidak terpenuhi. Mulai dari penggunaan surat palsu, penyalahgunaan kekuasaan, maupun memberikan kesempatan atau sarana. "Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan yang disampaikan JPU," tegas Sarudi. Sarudi juga memutuskan bahwa seluruh hak terdakwa wajib dipulihkan. Berkaitan dengan kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. "Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan," beber Sarudi. Majelis hakim juga kembali menyebut peran Budi Riyanto sebagai pelaku utama dalam perkara tersebut. Dari fakta persidangan, buron sekaligus mantan pegawai BPN Gresik itu kerap menggunakan fasilitas kantor PPAT milik Resa untuk kepentingan pribadi. "Budi juga yang membuat permohonan pengurusan SHM atas nama pelapor Tjong Cien Sing tanpa surat kuasa. Hingga akhirnya perkara ini bergulir," tandas Sarudi.&nbsp; Merespons hal tersebut, JPU Imamal Muttaqin akan menempuh upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, vonis bebas tersebut tidak sesuai dengan tuntutan yang minta. Yakni pidana penjara 4 tahun kepada Resa dan 3 tahun kepada Deva. "Kami akan menempuh upaya hukum kasasi," ujarnya dihadapan Majelis Hakim.&nbsp; Sementara itu, Retno Sariati Sandra Lukito selaku kuasa hukum Resa mengaku puas dengan putusan tersebut. Menurut dia, Majelis Hakim sudah berlaku adil dengan melihat seluruh fakta hukum maupun persidangan yang bergulir. "Putusan Majelis Hakim sangat mewakili prinsip keadilan," ungkap Retno. Retno juga optimistis kliennya kembali mendapat vonis bebas pada tahap kasasi. Sebab, seluruh pertimbangan dalam berkas putusan tersebut sudah sesuai dengan fakta sebenarnya. "Berkaitan dengan kasasi memang wajib ditempuh JPU untuk merespon vonis bebas. Sehingga kami menghormati dan akan mengikuti prosesnya," tandas Retno.&nbsp;

Resa Andrianto dan Adhienata Putra Deva dinyatakan tidak terbukti menggunakan surat palsu untuk pengurusan sertifikat hak milik

PN Gresik Vonis Bebas Resa dan Deva atas Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen SHM , JPU Tempuh Kasasi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/10/SXEnzCBa5lEyFDSGAziv9fhbDezCr1iVicQDDUQG-1082785561.jpg" alt="Sidang pemalsuan dokumen pengurusan sertifikat hak milik di PN Gresik, JPU sampaikan tuntutan. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sidang pemalsuan dokumen pengurusan sertifikat hak milik di PN Gresik, JPU sampaikan tuntutan. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Perkara pemalsuan dokumen pengurusan sertifikat hak milik (SHM) mulai memasuki babak akhir. Kemarin (9/10), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan tuntutan hukuman berbeda. Yakni 4 tahun untuk terdakwa Resa Andrianto dan 3 tahun untuk Adhienata Putra Deva. Tim Penasehat Hukum terdakwa pun bersiap melawan dengan mengajukan pleidoi pembelaan pada pekan depan. Hal tersebut didasari atas peran masing-masing terdakwa atas tindak pidana sesuai pasal 236 ayat (2). Junto pasal 55 dan 56 KUHP. "Mengatur tentang penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dengan sengaja dan dapat menimbulkan kerugian kepada korban," terang JPU Imamal Muttaqin. Resa sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ada tiga dakwaan alternatif yang digunakan JPU untuk menghukum terdakwa Resa. "Berdasar keterangan ahli bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kesengajaan, kelalaian, hingga pembiaran yang dilakukan," papar Imamal Muttaqin.&nbsp; Akibatnya, korban mengalami kerugian material atas hilangnya hak kepemilikan tanah. Dari luas sebesar 32.751 meter persegi menjadi 30.459 meter persegi. "Terdakwa terbukti memberikan sarana dalam proses pemalsuan dokumen tersebut," ungkap Imamal. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa Budi Riyanto selaku buron, bisa leluasa menggunakan fasilitas kantor dan mengurus dokumen pribadi milik terdakwa. Sayangnya, fakta tersebut tidak diakui oleh terdakwa dalam selama persidangan. "Menjadi unsur yang memberatkan, kami menilai terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui kesalahannya. Terdakwa dituntut hukuman penjara 4 tahun dikurangi masa tahanan," tegas Imamal. Hal senada juga disampaikan JPU Paras Setio saat menyampaikan tuntutan 3 tahun penjara untuk terdakwa Adhienata Putra Deva. Sebab, sebagai asisten surveyor kadastral BPN Gresik, terdakwa nekat menerima, menyalurkan, dan memproses permohonan pengurusan batas tanah SHM. "Bekerja di luar tugas dan kewajiban terdakwa. Serta melanggar prosedur pelayanan dan menimbulkan kerugian bagi korban," tandas Paras. Mendengar tuntutan tersebut, para terdakwa pun akan menyampaikan pledoi pembelaan secara tertulis pada Senin (13/10) mendatang. Meski demikian, Hakim Ketua Sarudi pun menegaskan hanya memberikan satu kali kesempatan bagi para terdakwa. "Jika dalam sidang lanjutan nanti masih belum siap, maka kami anggap terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan pembelaan," tegas Sarudi sembari menutup sidang.

Dua terdakwa kasus pemalsuan dokumen pengurusan sertifikat hak milik di PN Gresik menerima tuntutan berbeda dari jaksa

Sidang Pemalsuan Sertifikat Hak Milik di PN Gresik, JPU Tuntut Resa 4 Tahun dan Deva 3 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/146482-4084620499.jpg" alt="Tersangka Gratifikasi mantan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya ditahan Kejati Jatim atas dugaan kasus gratifikasi dan pencucian uang. (Faizal Falakki/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tersangka Gratifikasi mantan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya ditahan Kejati Jatim atas dugaan kasus gratifikasi dan pencucian uang. (Faizal Falakki/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyerahkan tersangka beserta barang bukti atau tahap II perkara dugaan tindak pidana korupsi atau gratifikasi di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya tahun anggaran 2016-2022 ke jaksa penuntut umum. &rdquo;Penyerahan tersangka dan barang bukti ini menandai beralihnya kewenangan penanganan perkara dari penyidik kepada penuntut umum untuk segera dilakukan penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,&rdquo; ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim Windhu Sugiarto seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Rabu (27/8). Tersangka berinisial GSP, selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (PUBMP) Kota Surabaya. Dia diduga menerima gratifikasi senilai Rp 3,6 miliar. Dana tersebut diduga diterima GSP sepanjang periode 2016&ndash;2022 dan tidak pernah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana kewajiban dalam undang-undang. Uang gratifikasi itu kemudian disamarkan dengan cara disetorkan ke rekening bank milik tersangka, dialihkan dalam bentuk deposito, dan digunakan untuk membeli Sukuk (surat berharga). Atas perbuatannya, GSP diduga melanggar pasal 12 B jo pasal 12 C jo pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sementara itu, hingga saat ini Kejati Jawa Timur masih kesulitan menemukan pihak yang diduga memberi gratifikasi kepada tersangka. Kejati Jatim, dalam proses penyidikan beberapa waktu lalu, menyatakan bahwa tim penyidik belum berhasil mengungkap identitas pemberi gratifikasi kepada tersangka. Kejati juga menyatakan bahwa proses pembuktian tindak pidana gratifikasi cukup rumit karena pihak pemberi tidak akan mengakui telah menyerahkan uang kepada tersangka.

Kejati Jatim serahkan tersangka beserta barang bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi atau gratifikasi di DPUBMP Surabaya kke JPU

Kejati Jatim Limpahkan Tersangka Gratifikasi Dinas PU Surabaya ke JPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/sidang-korupsi-koni-makassar-2692273877.jpg" alt="Para terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Makassar menjalani sidang, Senin (28/7). (Darwin F/Antara)" width="100%">
<figcaption>Para terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Makassar menjalani sidang, Senin (28/7). (Darwin F/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan tuntutan bervariasi terhadap lima terdakwa atas kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Makassar. Sidang lanjutan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan. &rdquo;Untuk terdakwa Ahmad Susanto (eks Ketua KONI Makassar) dituntut pidana penjara enam tahun dan denda Rp 100 juta, subsidair (tidak mampu membayar) tiga bulan penjara,&rdquo; papar perwakilan JPU Ahmad Yani seperti dilansir dari Antara. Selain menjatuhkan pidana penjara, terdakwa Ahmad Susanto juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 4,63 miliar lebih, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan selama satu bulan setelah putusan, harta bendannya akan dilelang. &rdquo;Namun, apabila harta bendanya tidak cukup untuk menutupi denda, akan diganti dengan kurungan penjara selama tiga tahun,&rdquo; ucap Ahmad Yani. Sedangkan empat terdakwa lainnya, masing-masing Muh Taufiq selaku Sekretaris Umum KONI Makassar, Ratno Nur Suryadi sebagai Kepala Sekertariat KONI Makassar, Hasrul Hasbi dan Jatri Utara selaku Even Organizer (E)) atau vendor pihak ketiga masing-masing pidana penjara satu tahun tiga bulan. Selain pidana penjara, JPU juga menuntut denda sebesar Rp 50 juta subsidair (tidak mampu membayar) pidana penjara tiga bulan. Untuk terdakwa Ratno Nur Suryadi dituntut uang pengganti Rp 207,6 juta subsidair sembilan bulan pidana penjara. Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Negeri Makassar mengungkap adanya penyalahgunaan dana hibah KONI Kota Makassar untuk periode tahun anggaran 2022 hingga 2023 yang dialokasikan Pemerintah Kota Makassar total Rp 66 miliar. Rincian dana yang dianggarkan dari APBD Pokok 2022 sebesar Rp 20 miliar lebih dan pada APBD Perubahan sebanyak Rp 11 miliar lebih. Sedangkan pada 2023 KONI Makassar kembali mendapatkan anggaran sebesar Rp 35 miliar. Modus operandi yang dijalankan ketiga terdakwa pengurus KONI Makassar ini diduga memanipulasi data berasal dari anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) agar tidak ketahuan kemudian mencairkan dan dipergunakan tidak sesuai peruntukan. Dana hibah tersebut dicairkan berdasar nomenklatur postur anggaran APBD Makassar guna meningkatkan kualitas olahraga di Kota Makassar. Dari jumlah anggaran yang disalahgunakan atau dikorupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5,8 miliar lebih.

JPU Kejari Makassar ajukan tuntutan bervariasi terhadap lima terdakwa atas kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Makassar

JPU Tuntut Bervariasi Lima Terdakwa Kasus Korupsi KONI Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/1000465642-224215606.jpg" alt="Terdakwa Nefri Zaldi ketika mendengarkan tuntutan JPU Kejari Medan di ruang sidang Cakra VIII, PN Medan, Selasa (22/7). (Aris Rinaldi Nasution/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Nefri Zaldi ketika mendengarkan tuntutan JPU Kejari Medan di ruang sidang Cakra VIII, PN Medan, Selasa (22/7). (Aris Rinaldi Nasution/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, menuntut terdakwa Nefri Zaldi, 32, dipidana penjara dua tahun. Sebab, dia mencuri sepasang sandal mewah milik mantan majikannya. &rdquo;Meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Nefri Zaldi dengan pidana penjara dua tahun,&rdquo; ujar JPU Kejari Medan Aprilda Yanti Hutasuhut seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Negeri Medan. JPU menyebut terdakwa Nefri merupakan warga Jalan Asahan di kawasan Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terbukti melakukan tindak pidana pencurian. &rdquo;Terdakwa Nefri Zaldi diyakini terbukti secara sah bersalah melakukan pencurian, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP,&rdquo; jelas Aprilda. Mendengar tuntutan tersebut, terdakwa Nefri menyampaikan pledoi atau nota pembelaan secara lisan. Dia memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Medan agar meringankan hukuman. &rdquo;Saya mengaku bersalah, menyesal, dan memiliki tanggungan keluarga. Mohon hukuman saya diringankan,&rdquo; ucap Nefri. Setelah mendengarkan tuntutan JPU Kejari Medan dan pledoi terdakwa Nefri, Hakim Ketua Sarma Siregar menunda persidangan hingga pekan depan. &rdquo;Persidangan ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa (29/7) mendatang dengan agenda pembacaan putusan,&rdquo; kata Hakim Sarma. JPU Kejari Medan Aprilda Yanti Hutasuhut dalam surat dakwaannya menyebutkan bahwa kasus tindak pidana ini terjadi pada Sabtu, 28 Desember 2024. Saat itu, terdakwa Nefri yang sebelumnya pernah bekerja di rumah korban Siwaji Raza, bersama saksi Andika Gultom mendatangi rumah korban di Kompleks Griyatur Indah, Jalan Krisan Medan. &rdquo;Sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Andika melihat terdakwa mengambil sepasang sandal merek Hermes dari rak sepatu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik berwarna cokelat,&rdquo; ujar JPU Aprilda. Setelah mengambil barang tersebut, kata JPU, terdakwa Nefri meminta kepada saksi Andika untuk diantar ke Jalan Gaperta Medan. Tiga hari kemudian, saksi Andika bertemu dengan saksi Ravindra di depan D City, Jalan Melati Putih Medan. Saat itu, Ravindra menyampaikan bahwa sandal milik korban Siwaji hilang. Andika memberi tahu bahwa dia melihat terdakwa Nefri mengambil sandal dari rak sepatu. &rdquo;Terdakwa akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada Jumat (21/3), dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Akibat kejadian itu, korban mengaku mengalami kerugian sebesar Rp 15 juta,&rdquo; tutur JPU Aprilda.

JPU Kejari Medan menuntut terdakwa Nefri Zaldi, dipidana penjara dua tahun karena mencuri sepasang sandal mewah milik mantan majikannya

Curi Sandal Hermes Majikan, Seorang Pembantu Dituntut Dua Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/fOI0CABdN1h8ScuWm8daK3PXopiStRofr1MotYEl-2104019506.jpg" alt="JPU meminta terdakwa IBP dan VK dihukum penjara 1 tahun 5 bulan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>JPU meminta terdakwa IBP dan VK dihukum penjara 1 tahun 5 bulan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Majelis hakim Pengadilan Negeri Gresik menjadwalkan putusan perkara pornografi pada Rabu (25/6). Hal tersebut dipastikan setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap teguh pada tuntutannya JPU meminta para terdakwa dihukum penjara 1 tahun 5 bulan. Padahal, dalam sidang sebelumnya terdakwa IBP dan VK meminta dibebaskan. JPU Galih Martino Dwi Cahyo menegaskan, pihaknya tetap pada berkas tuntutan. Yakni meminta terdakwa dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 5 bulan. "Perbuatan tersangka memenuhi unsur pidana pornografi. Perkara juga mendapat perhatian publik dan mencoreng Gresik sebagai Kota Santri," terang Galih. Terdakwa dijerat dengan pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 atau pasal 34 junto pasal 8 UU/44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Meskipun, dalam fakta persidangan, pihak terdakwa dan saksi pelapor sudah berdamai. Hal tersebut dibuktikan dengan surat kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. "Menjadi dasar kami tetap pada tuntutan, jika hakim memiliki pertimbangan lain kami memohon putusan seadil-adilnya," ujar Galih. Keterangan tersebut pun dibenarkan oleh POD, saksi pelapor sekaligus istri dari IBP. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut ke Majelis Hakim. "Saya sudah pasrah apapun hasil putusan nanti. Yang pasti saya akan fokus membesarkan anak saya meski hanya seorang diri," ungkap dia. Para terdakwa pun terlihat terburu-buru saat meninggalkan ruang sidang yang digelar secara tertutup. Mereka tampak menggunakan masker hitam dan berjalan dengan langkah tertunduk. "Meminta keringanan dan bebas dari segala tuntutan," ujar Agus Sugiarto, Penasehat Hukum terdakwa. Hakim Ketua Bagus Trenggono menjadwalkan sidang putusan pada Rabu (25/6). Dalam sidang terakhir, proses persidangan dilakukan secara terbuka. "Yang pasti tuntutan dan pembelaan dari masing-masing pihak akan menjadi pertimbangan kami dalam memberikan putusan," tandas Bagus.&nbsp;

Pengadilan Negeri Gresik akan memutuskan perkara pornografi pada Rabu (25), dengan tuntutan penjara 1 tahun 5 bulan

Hakim Jadwalkan Vonis Perkara Pornografi Viral, JPU Tetap pada Tuntutan, Para Terdakwa Minta Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/IMG_20250611_203818-1705409929.jpg" alt="Empat terdakwa perkara korupsi di Dinas PUPR Kalsel menjalani sidang tuntutan di di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (11/6). (Firman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Empat terdakwa perkara korupsi di Dinas PUPR Kalsel menjalani sidang tuntutan di di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (11/6). (Firman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan (PUPR Kalsel) Ahmad Solhan dipidana 5 tahun 8 bulan penjara. Ahmad Solhan menjadi terdakwa perkara suap dan gratifikasi. &rdquo;Terdakwa juga dituntut pidana tambahan uang pengganti Rp 16 miliar subsider pidana penjara 4 tahun,&rdquo; kata Jaksa KPK Meyer Simanjuntak seperti dilansir dari Antara. Di saat bersamaan tiga terdakwa lain juga menjalani sidang tuntutan. Yakni mantan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlina dituntut 4 tahun 6 bulan pidana dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara serta pidana tambahan Rp 4 miliar subsider pidana penjara 3 tahun. Kemudian H Ahmad (Bendahara Rumah Tahfidz) dituntut pidana 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan penjara. Agustya Febry Andrian selaku mantan Kepala Laboratorium Bahan Kontruksi PUPR Kalsel sekaligus Kabag Rumah Tangga Setda Kalsel dituntut pidana penjara 4 tahun 2 bulan serta denda Rp 500 juta subsider 5 bulan penjara. Terkait denda Rp 16 miliar kepada Ahmad Solhan yang melebihi uang yang disita, Meyer menerangkan bahwa sebelum ada OTT yang bersangkutan sebelumnya beberapa kali mengambil uang untuk dipergunakan. &rdquo;Dari fakta persidangan terungkap bahwa ada pemberian uang yang mana uang tersebut telah dipergunakan untuk kegiatan operasional maupun keagamaan oleh terdakwa,&rdquo; jelas Meyer Simanjuntak. Sedangkan tentang peran H Ahmad yang notabene dalam perkara ini bukan ASN, Meyer mengatakan yang bersangkutan adalah orang pertama yang menerima Rp 2,3 miliar. Meyer menjelaskan, terdakwa bukan hanya menyimpan namun juga sebagai penerima uang secara langsung dari Ketua BAZNAS Kalsel, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Agustya Febry. Usai pembacaan tuntutan oleh tim JPU KPK, Ketua Majelis Hakim Cahyono Riza Adrianto menutup sidang dan mengagendakan nota pembelaan atau pleidoi oleh empat terdakwa pada sidang selanjutnya 25 Juni.

JPU KPK menuntut terdakwa perkara suap dan gratifikasi mantan Kepala Dinas PUPR Kalsel Ahmad Solhan dipidana 5 tahun 8 bulan penjara

JPU KPK Tuntut Mantan Kadis PUPR Kalsel 5 Tahun 8 Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/sidang-pn-kosmetik-berbahaya-foto-drw-1212484827.jpg" alt="Terdakwa pemilik dan pengedar produk kosmetik berbahaya mengandung merkuri Mustadir Daeng Sila divonis 18 bulan penjara dan denda Rp1 miliar di PN Makassar, Selasa (3/6). (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa pemilik dan pengedar produk kosmetik berbahaya mengandung merkuri Mustadir Daeng Sila divonis 18 bulan penjara dan denda Rp1 miliar di PN Makassar, Selasa (3/6). (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Makassar. Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Mustadir Daeng Sila pemilik kosmetik berbahaya hanya 18 bulan penjara. &rdquo;Sesuai dengan petunjuk pimpinan atas putusan itu, kami menyatakan banding. Karena, putusan dijatuhkan kepada terdakwa jauh dari tuntutan,&rdquo; ujar Ketua tim JPU Kejati Sulsel Parawansah seperti dilansir dari Antara di Makassar, Rabu (4/6). Alasannya, tuntutan JPU terhadap pemilik produk kosmetik merek Fenny Frans (ff) Cream Glowing tersebut telah terbukti melanggar pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan tuntutan yang dimohonkan JPU sebelum putusan yakni 4 tahun penjara dikurangi selama terdakwa selama berada dalam tahanan, dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan penjara. Namun vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya 1,6 tahun atau 18 bulan penjara. Putusan itu jauh dari tuntutan JPU, meski dendanya tetap sama Rp 1 miliar. Selain itu, Majelis Hakim PN Makassar menyatakan perbuatan terdakwa hanya melanggar pasal 62 ayat 1 juncto pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara Undang-Undang tentang Kesehatan tidak menjadi pertimbangan. Dalam tuntutan JPU ada beberapa dijadikan pertimbangan, baik yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Hal memberatkan terdakwa telah meresahkan masyarakat, serta kurangnya kehati-hatian sebelum mengedarkan produk kosmetiknya sehingga memberi dampak kerugian bagi konsumen. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa yang merupakan suami Fenny Frans (brand nama istrinya) telah bersikap sopan selama proses persidangan dan dinyatakan tidak pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya. Sebelumnya, Majelis Hakim PN Kelas I A Makassar menjatuhkan vonis bersalah kepada seorang terdakwa pemilik dan pengedar kosmetik berbahaya mengandung merkuri yakni Mustadir Daeng Sila dengan hukuman 18 bulan penjara serta denda senilai Rp 1 miliar subsider dua bulan penjara. &rdquo;Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan. Oleh karena itu maka dijatuhi hukuman pidana satu tahun enam bulan (18 bulan),&rdquo; ujar Hakim Ketua Angeliky Handajani Day membacakan putusan di Ruang Sidang Mudjono PN Makassar, Sulsel, Selasa (3/6). Selain putusan pidana penjara, terdakwa Mustadir Daeng Sila selaku Direktur CV Fenny Frans juga diberikan hukuman tambahan berupa denda Rp 1 miliar dengan subsider dua bulan penjara bila tidak membayarkan denda tersebut. Dalam amar putusan tersebut, majelis hakim menyebut Direktur CV Fenny Frans tersebut terbukti melanggar pasal 62 ayat 1 juncto pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

JPU Kejati Sulsel nyatakan banding atas putusan PN Makassar yang memvonis terdakwa pemilik kosmetik berbahaya 18 bulan penjara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jpu

Berita Terkini