PDIP Tunda Pengumuman Calon Wali Kota Surabaya

JawaPos.com–Rencana Dewan Pimpinan Daerah PDIP Perjuangan Jawa Timur untuk mengumumkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya berubah. Sebelumnya, dewan berencana untuk mengumumkan calon pada hari ini (19/8). Namun, rencana tersebut diundur menjadi 24 Agustus.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Deni Wicaksono mengatakan, alasan penundaan pengumuman karena mengikuti arahan dari DPP. ”Benar, pengumuman ditunda karena mengikuti arahan,” tuturnya seperti dilansir dari Antara pada Rabu (19/8).

• Baca juga : Jelang Rekomendasi Bacawali Turun, PDIP Surabaya Rapatkan Barisan

Deni yang juga menjadi wakil ketua bidang pemenangan pemilu mengatakan, penundaan terkait dengan agenda rekomendasi yang belum selesai. Agenda tersebut berlangsung untuk wilayah se-Indonesia. Sehingga, pengumuman untuk daerah Surabaya akan dilakukan bersama-sama dengan beberapa kabupaten serta kota lain.

”Menurut DPP, rencananya rekomendasi tahap empat adalah pengumuman terakhir. Surabaya dan beberapa daerah lain di Jatim diumumkan bersamaan,” ujar Deni.

Tidak hanya Surabaya. Deni mengungkapkan paslon yang diusung PDIP dari Kabupaten Situbondo, Jember, Pacitan, dan Sidoarjo juga akan diumumkan pada 24 Agustus. Agenda lanjutan setelah pengumuman paslon adalah sekolah calon kepala daerah. Sekolah itu akan langsung dipimpin Megawati Soekarno Putri.

• Baca juga : Surabaya Butuh Wali Kota yang Mampu Dikritik

Sementara itu sebelumnya, pengamat politik Suko Widodo menyatakan, Surabaya butuh sosok wali kota yang visioner, cerdas, dan komunikatif. ”Surabaya ini kota yang berkelas. Banyak pendatang. Surabaya nggak cuma milik para warganya, tapi juga bagi pendatang yang bekerja di sini,” tutur Suko Widodo.

Namun menurut dia, pembangunan yang dilaksanakan saat ini cenderung top down. ”Nah, Pemerintah Kota Surabaya harus memperbanyak ruang komunikasi publik. Jadi masyarakat diajak bicara. Dari situ pemerintah bisa tahu masalah macam apa yang dihadapi masyarakat dan apa yang harus diselesaikan,” ujar Suko Widodo.

Isroni Hariyanto, wakil ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Kota Wilayah Barat mengatakan, saat ini belum ada forum komunikasi yang membawa permasalahan masyarakat ke tingkat berikutnya, yaitu pembuatan kebijakan. ”Selama ini LPMK selalu ada forum komunikasi dan koordinasi ke Kepala Bagian Pemerintah Kota Surabaya. Kalau ada masalah di tingkat RT dan RW, kami sampaikan. Tapi sayangnya selalu cuma didengar, tanpa ada tindakan konkret,” kata Isroni.

Isroni berharap Pemkot Surabaya mengadakan sesi hearing untuk berbagai permasalahan. Bukan hanya saat pandemi Covid-19. Dia mengapresiasi kegiatan teleconference yang biasa dilakukan Wali Kota Tri Rismaharini untuk memantau perlindungan masyarakat dari Covid-19. Namun, Isroni juga berharap hal yang sama dilakukan untuk mendengarkan dan mengetahui masalah yang terjadi sehari-hari.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=jPi0A_eb-60