Ribuan Buruh Demo di Surabaya Hari Ini, 28 Agustus 2025, Warga Surabaya Hindari Ruas Jalan Ini agar Tak Terjebak Macet

JawaPos.com - Ribuan buruh akan menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya hari ini, Kamis (28/8), bagian dari aksi serentak di kota-kota besar di Indonesia. Masyarakat diminta untuk menghindari sejumlah ruas jalan agar tidak terjebak kemacetan.

Ketua Sekretaris Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur Jazuli mengatakan, ada sekitar 3.000 buruh yang akan mengikuti demo. Ia juga menyebut aksi ini digelar serentak di kota-kota besar.

"Tidak hanya di Surabaya, aksi ini serentak di Bandung, Medan, Jayapura, dan kota-kota besar lainnya. Untuk Jawa Timur, aksi akan dipusatkan di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jl Pahlawan 110 Surabaya," ujar Jazuli, Kamis (28/8).

Adapun ribuan buruh yang akan berdemo berasal dari berbagai Kawasan Industri di Jawa Timur. Seperti Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Tuban.

Sebelum menuju lokasi aksi, massa buruh dari berbagai daerah akan kumpul di Jalan Frontage A. Yani, tepatnya depan Masjid Baitul Haq Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Timur sekitar pukul 11.00 WIB. 

Massa kemudian akan bergerak bersama menuju titik aksi melewati Jalan Wonokromo-Raya Darmo-Urip Sumoharjo-Basuki Rahmat-Embong Malang-Blauran-Bubutan-Jalan Pahlawan.

Rencananya, massa aksi akan melakukan long march dari depan BG Junction, Jalan Blauran. Selama long march, mereka akan melakukan aksi teatrikal sebagai bentuk protes dan kritik terhadap pemerintah. 

"Diperkirakan massa aksi bertahap sampai di Kantor Gubernur Jatim sekitar pukul 13.30-14.00 WIB. Untuk menghindari kemacetan lalu lintas, kami imbau pengendara agar menghindari jalan yang menjadi rute massa," imbuhnya.

Ada enam tuntutan nasional yang disuarakan massa buruh dalam aksi serentak ini, seperti hapus outsourcing dan tolak upah murah, cegah PHK dengan membentuk Satgas PHK, reformasi pajak perburuhan.

Kemudian sahkan rancangan undang-undang (RUU) ketenagakerjaan tanpa omnibuslaw, berantas korupsi dengan segera mengesahkan RUU perampasan aset, dan revisi UU Pemilu sebagaimana putusan MK.