Sejak pertama kali dikenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pada 2017 silam, pelaksanaan PPDB jalur zonasi realitanya kerap menuai pro dan kontra.
Bahkan di Kota Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menuturkan ada fenomena, yang mana para orang tua siswa berlomba-lomba memindahkan alamat Kartu Keluarga (KK) agar lebih dekat dengan sekolah favorit.
Praktek ini tentu menimbulkan keresahan di masyarakat, seperti Yulianti, 35. Warga Dukuh Kupang itu mengaku resah setiap musim pergantian ajaran baru tiba.
"Kalau PPDB SD masih aman, karena di sini banyak SD Negeri bagus. Beda cerita sama SMP dan SMA yang kebanyakan ada di pusat kota. Itu yang buat saya pusing," tutur Yuli kepada JawaPos.com, Kamis (5/12).
Perempuan yang sehari-hari berjualan makanan itu mengeluhkan sistem zonasi yang mempersulit anaknya untuk bersekolah di negeri. Jarak yang jauh memaksa Yuli untuk memutar otak.
Sementara untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, ia tak memiliki banyak uang. "Seperti anak pertama saya yang SMA, karena bingung sekolah di sini, akhirnya saya pondokkan di Madura," imbuh ibu 3 orang anak itu.
Keluh kesah juga disampaikan oleh wali murid lain, Evi Kurnia. Pada PPDB tahun ajaran 2024/2025, ia mengaku sempat putus asa karena sekolah yang diinginkan anaknya terhalang jarak.
Mau tak mau, Evi akhirnya menyekolahkan anaknya di SD negeri yang tak jauh dari rumahnya. "Sebenarnya gak ingin di situ, tapi anak saya kalah jarak dan umur," ucap warga Putat Jaya itu.
Evi mengamini bahwa persebaran sekolah negeri di Surabaya yang belum bisa dikatakan merata, mempersulit siswa saat mendaftar PPDB jalur zonasi. Pilihan sekolah pun terbatas.
"Iya, andai rumahnya dekat dengan sekolah bagus tapi kemampuan si siswa itu biasa saja bisa lolos. Sedangkan siswa yang pintar bisa saja gak lolos karena kalah jarak. Ini kan merugikan," ujar Evi sedikit sebal.
Generasi Emas
Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku telah memerintahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk menghapuskan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Hal itu disampaikan Wapres Gibran saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah di Aryaduta, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Mulanya, Gibran mengungkapkan bahwa kunci dari Indonesia Emas 2045 merupakan pendidikan. Untuk itu, saat menghadiri rapat koordinasi dengan para kepala dinas pendidikan, ia telah meminta Mendigdasmen untuk memperhatikan sistem zonasi yang berpolemik selama ini.
"Kalau kita bicara generasi emas, Indonesia 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya ini ada di anak-anak muda. Makanya kemarin pas rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, sistem zonasi harus dihilangkan," ujar Wapres Gibran.
Gibran juga menyinggung soal pentingnya mengajari anak-anak tentang pelajaran pemrograman sejak kecil. Baik berupa coding, programming, hingga digital marketing.
Dengan begitu, anak-anak Indonesia tidak akan tertinggal dari anak-anak negara lain.
"Penting mengajarkan anak-anak kita pelajaran coding dan belajar programming, belajar digital marketing, karena sekarang kita nggak boleh ketinggalan dari negara lain. Jadi jangan sampai ketinggalan," ujar Gibran.
Putra sulung Joko Widodo (Jokowi) ini menceritakan, saat ini pemerintah telah menerima pimpinan Nvidia yang akan berinvestasi di beberapa kota di Indonesia, salah satunya Solo. Dia berharap anak-anak muda Indonesia bisa mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan teknologi dunia itu.
"Kalau ada kesempatan seperti ini, seharusnya anak-anak muda bisa mengisi, jangan sampai pemerintahnya sudah mendorong tapi anak mudanya tidak mengisi, tapi saya yakin Muhammadiyah tidak sabar jadi bagian Indonesia Emas 2045," ucap Gibran.