Butuh Verifikasi Lapangan Data Penerima Bansos di Surabaya

JawaPos.com - Pembagian bantuan sosial tunai (BST) gelombang pertama diselesaikan Sabtu (16/5). Pekan depan masih ada penyaluran bantuan untuk 100.333 keluarga penerima manfaat (KPM) bansos tunai melalui PT Pos Indonesia.

Pada pekan pertama, bantuan itu didistribusikan kepada 65.908 KPM. Dari jumlah tersebut, memang tidak semua diambil warga. Sebab, ada warga yang belum bisa mengambil bantuan. Bisa jadi, mereka tidak sempat mengambilnya atau belum tahu jadwal pengambilan.

Kepala Kantor Pos Surabaya Dino Ariyadi mengungkapkan, ada sekitar 6.000 KPM yang belum mengambil bansos tunai senilai Rp 600 ribu tersebut. Mereka diberi kesempatan mengambilnya besok (18/5). ’’Kalau belum mengambil juga, akan diserahkan pada gelombang berikutnya. Disesuaikan jadwalnya nanti,’’ jelas Dino.

Pembagian gelombang kedua kepada 100.333 KPM bakal dimulai pada Selasa (19/5). Pembagian pada tahap kedua itu akan ditata sedemikian rupa sehingga para pengambil bansos tunai tidak sampai berdesak-desakan. Namun, memang dibutuhkan kerja sama dari masyarakat.

’’Jadwal jam pengambilan bakal disebutkan di surat undangannya. Sebelumnya, jam pengambilan hanya melalui para pengurus RW,’’ ungkap Dino.

Dari evaluasi sepekan terakhir, masih ada warga yang datang beberapa jam sebelum waktu pengambilan. Akibatnya, orang tersebut harus mengantre lebih lama. Kondisi itu akhirnya berdampak pada penegakan protokol physical distancing atau jaga jarak.

Sabtu (16/5) ada pembagian untuk 12.735 KPM dari 31 kelurahan. Mereka tersebar di sepuluh kantor pos. Di antaranya, di Kantor Pos Kebon Rojo, Kantor Pos Surabaya Selatan, Kantor Pos Wonokromo, Kantor Pos Karah, dan Kantor Pos Wonocolo.

Sementara itu, masih saja ada laporan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak merata atau salah sasaran. Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Surabaya mendapat banyak laporan dari masyarakat. Isinya adalah keluhan terkait dengan penyaluran bansos yang dianggap belum merata. Ada pula yang dinilai tidak tepat sasaran.

Padahal, setiap RT/RW sudah mengantongi data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, setiap RT/RW sudah diminta mendata warga non-MBR yang terdampak pandemi. ’’Tetapi, fakta di lapangan berbeda. Ada yang tidak masuk kategori MBR, bahkan ekonominya masih tergolong mampu, tetapi justru mendapat bansos,’’ ungkap Ketua MCCC Surabaya HM Arif’an.

Menurut dia, penyebab bantuan salah sasaran terletak pada verifikasi dan validasi data. Mulai di tingkat RT/RW, kelurahan, sampai di dinas sosial (dinsos). Proses verifikasi tidak hanya dilakukan di atas kertas. Petugas juga harus melihat langsung kondisi calon penerima manfaat di lapangan.

Sebab, belum tentu kondisi ekonomi orang yang memiliki rumah bagus sudah baik-baik saja. Dalam situasi seperti ini, banyak orang yang sebelumnya mampu mendadak jatuh miskin. Penyebabnya adalah PHK (pemutusan hubungan kerja) atau sedang dirumahkan. ’’Pemkot tidak hanya membantu MBR, tapi juga masyarakat yang tiba-tiba berpenghasilan rendah,’’ tuturnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=U1odon0TpAM

https://www.youtube.com/watch?v=2XUh9lny1tc

https://www.youtube.com/watch?v=hRUb6kohwTQ