Soal Demo Tolak UU TNI, Tokoh Masyarakat Surabaya Lukman Ladjoni: Bulan Ramadhan Seharusnya untuk Kedamaian, Bukan Kericuhan

JawaPos.com - Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru saja disahkan pada 20 Maret 2025 langsung memicu reaksi keras dari sebagian masyarakat. Meski bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara, pengesahan ini dianggap bisa menambah peran militer dalam urusan politik. Aksi demo menentang UU TNI pun terjadi di berbagai kota, termasuk Surabaya. Salah satunya pada Senin (24/3) lalu di depan Gedung Negara Grahadi.

Tokoh masyarakat Surabaya dan Penasehat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Lukman Ladjoni, menyayangkan waktu pemilihan aksi demo yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan. "Bulan Ramadan seharusnya untuk kedamaian, bukan kericuhan," kata Lukman di Surabaya.

Lukman juga menambahkan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat mengenai UU TNI, aksi seperti itu sebaiknya dilakukan dengan lebih hati-hati. "Tapi mengapa harus melakukan hal itu pada saat Ramadan, saat orang-orang sedang fokus pada ibadah dan kesucian?" katanya. 

Meskipun ia memahami hak setiap orang untuk menyuarakan pendapat, Lukman menekankan bahwa momen Ramadan harus dihormati. Menurutnya, kalau ada yang tidak setuju dengan pengesahan UU TNI, ada jalur hukum yang bisa ditempuh, yaitu melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). "Undang-undang TNI sudah disahkan. Kalau Anda nggak setuju kan ada judicial review MK, ajukan saja," tambahnya.

Lukman juga memberi perspektif lain soal UU TNI yang baru. Ia menegaskan bahwa peran TNI sekarang berbeda dengan masa Orde Baru. "Jangan samakan TNI zaman Orde Baru sama era sekarang. Kalau zaman Orde Baru, fungsi ABRI itu untuk stabilitas nasional. Kalau era sekarang kan untuk pertahanan dan keamanan. Eranya sudah beda," ujar Lukman. 

Lebih lanjut, Lukman menyatakan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan nasional. "Keamanan di dalam itu kan harus sinergi dengan Polri. Karena Polri dan TNI ini kan satu kesatuan yang tak terpisahkan," katanya. TNI dan Polri, menurut Lukman, memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas negara, dengan Polri fokus pada penegakan hukum dan TNI menjaga pertahanan dari ancaman eksternal.