Surabaya Responsif Gender, Pemkot Gelar Musrenbang Perempuan dalam Penyusunan RKPD 2025

JawaPos.com–Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya tahun 2025. Musrenbang itu merupakan bukti komitmen Pemkot Surabaya memajukan peran dan posisi perempuan dalam pembangunan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun keagamaan.

Pemkot memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan agar aktif dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dalam perencanaan kota. Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani mengatakan, Musrenbang Perempuan menjadi sarana efektif untuk menggali aspirasi dalam rangka mewujudkan Kota Surabaya sebagai Kota Responsif Gender. Perempuan dihargai keberadaannya, dilindungi hak-haknya, dihormati pendapatnya, serta diberikan panggung utama dalam pembangunan di Kota Surabaya.

”Pemkot Surabaya meminta masukan dan saran strategis untuk mewujudkan Kota Surabaya yang ramah, aman dan nyaman bagi perempuan. Sehingga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan untuk kemajuan bangsa,” kata Bunda Rini Indriyani.

Menurut dia, salah satu peran penting para perempuan di Kota Surabaya adalah ikut serta dalam pengurangan prevalensi stunting.

”Saya berharap Musrenbang Perempuan bisa menjaring aspirasi hingga ke level bawah. Sebab, suara perempuan sangat penting untuk kita akomodir demi kepentingan masyarakat Kota Surabaya, dan itu menjadi prioritas,” terang Rini.

Bunda Rini Indriyani menjelaskan, para perempuan lebih detail dan fokus dalam berbagai hal. Karena itu, pemkot berupaya berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk perempuan disabilitas. Aspirasi dari para perempuan mencapai ribuan yang di dalamnya turut serta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

”Perempuan harus lebih berani mengeluarkan  aspirasi untuk disampaikan dalam Musrenbang. Saya berharap bisa difasilitasi dengan lebih maksimal, serta bisa berkolaborasi bahwa pembangunan fisik dan gender bisa berjalan beriringan,” ujar Rini.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

”Bapak Wali Kota berpesan agar RKPD 2025 memuat tujuh prioritas pembangunan Kota Surabaya. Yakni mengurangi kemiskinan, pengangguran, angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan stunting. Selain itu, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan menurunkan angka rasio gini,” terang Irvan.

Untuk memastikan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan yang inklusif, lanjut dia, Musrenbang RKPD Kota Surabaya 2025 dihadiri seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan di lingkup Pemkot Surabaya. selain itu, civitas akademika, organisasi perempuan,  LSM pemerhati perempuan, media, Satgas Sahabat dan PKBN, perwakilan Ketua RT/RW dan LPMK perempuan, dan Forum Anak Surabaya.

”Semua pemangku kepentingan dapat berkolaborasi  terhadap upaya pembangunan gender, perlindungan, dan pemeliharaan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan,” ucap Irvan.