2.817 Siswa MBR Surabaya Belum Terima Bopda Triwulan III

JawaPos.com – Sebagian siswa yang berstatus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tampaknya masih harus bersabar untuk menerima fasilitas seragam gratis. Sebab, sekolah mereka belum mendapat pencairan dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) triwulan ketiga. Yaitu, periode Juli–September. Padahal, dana yang bersumber dari APBD itu sangat dibutuhkan sekolah untuk belanja seragam.

Data yang diterima Jawa Pos menunjukkan, sedikitnya ada 2.817 siswa yang masih menunggu pencairan bopda triwulan III. Jumlah itu tersebar di sekolah negeri dan swasta. SMP negeri, misalnya. Jumlah siswa MBR sebanyak 8.689 anak. Nah, yang sudah dicairkan sebanyak 6.975 siswa. Artinya, masih ada 1.714 siswa MBR yang bopdanya belum dicairkan.

Demikian juga SMP swasta. Dari 4.197 siswa yang terdata sebagai MBR, pencairan bopda sudah menjangkau 3.321 siswa. Yang belum kebagian 876 siswa. Untuk MTs swasta, bopda yang sudah cair sebanyak 798 siswa dari total 1.025 penerima.

Adapun yang belum cair sebanyak 227 siswa. ’’Memang masih banyak bopda yang belum cair,’’ kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah Rabu (28/9).

Dia menyampaikan, pencairan bopda triwulan III belum tuntas. Yaitu, periode Juli–September. Padahal, jelas Khusnul, bopda tersebut sangat diharapkan sekolah.

Menurut dia, pencairan bopda molor karena laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran belum tuntas di triwulan sebelumnya. Dengan begitu, dispendik pun belum bisa mencairkan anggaran untuk periode Juli–September. ’’Dispendik harus punya solusi agar bopda bisa tuntas September ini,’’ pintanya.

Dia menegaskan, alokasi dana seragam siswa MBR harus dibelanjakan karena sudah dianggarkan dalam APBD 2022. Nominalnya Rp 50 miliar. Itu menjangkau 18.477 penerima. Terdiri atas siswa SD dan SMP. Per siswa dialokasikan anggaran Rp 1,1 juta. Selain seragam, siswa menerima perlengkapan sekolah. Mulai sepatu, kaus kaki, tas, topi, ikat pinggang, hingga halsduk.

Wakil Ketua Komisi D Ajeng Wira Wati menambahkan, pihaknya segera memanggil dispendik dan dinkopdag. Dispendik dipanggil sebagai pengguna anggaran dan dinkopdag sebagai penyedia seragam melalui UMKM.

Dewan juga akan menghadirkan kepala sekolah melalui musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) negeri dan swasta. ’’Itu penting untuk mengetahui perkembangan pengadaan seragam yang dilakukan sekolah,’’ tegas Ajeng.