Peran Strategis DPRD Sidoarjo Kawal Pembangunan Daerah

Realisasi Anggaran 99 Persen, Jaga Sinergi Legislatif-Eksekutif

JawaPos.com–DPRD punya peran strategis dalam mengawal pembangunan di daerah. Baik melalui fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan.

Untuk fungsi legislasi, pada 2023 DPRD Sidoarjo mengusulkan 23 rancangan peraturan daerah (raperda) dan 7 di antaranya merupakan raperda inisiatif. Pada fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Sidoarjo konsisten melakukan monitoring dan evaluasi (monev) triwulan terhadap dinas terkait. Langkah itu bertujuan agar program pemda bisa berjalan on the track.

’’Dalam triwulan pertama setidaknya capaian program kerja pemda harus 25 persen. Alhamdulillah (pada 2023) capaian program Pemkab Sidoarjo sudah 99 persen,” terang Ketua DPRD Sidoarjo H Usman.

DPRD Sidoarjo juga telah mengesahkan besaran APBD tahun anggaran 2024 senilai Rp 5,25 triliun. Untuk pendapatan daerah disepakati Rp 4,98 triliun; belanja daerah Rp 5,25 triliun; sedangkan pembiayaan daerah sebesar Rp 350 miliar. Dari perincian itu, terdapat kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp 846 miliar dari tahun sebelumnya.

’’Anggaran itu akan dimanfaatkan untuk mendukung 17 program prioritas bupati yang sudah tercantum dalam RPJMD 2021–2026. Karena ini adalah tahun terakhir bupati (Ahmad Muhdlor) menjabat, jadi harapannya bisa terealisasi semua karena anggaran sudah disiapkan,” ucap Usman.

Kendati demikian, Usman percaya laju pembangunan di Sidoarjo tak melulu soal anggaran, melainkan juga kolaborasi dan sinergi legislatif eksekutif. Hal itu diapresiasi pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dengan memberikan amanah pembangunan tiga flyover sekaligus. Yakni, flyover di wilayah Aloha, Krian, dan Tarik, untuk menyelesaikan persoalan lalu lintas di Sidoarjo.

Kebutuhan dan Kepentingan Warga jadi Prioritas

Hasil kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo sepanjang 2023 sudah tampak. Berbagai kebijakan terus dikawal sampai bisa dinikmati masyarakat. Kebutuhan dan kepentingan warga menjadi prioritas. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif terbukti melalui kebijakan dan aktivitas pembangunan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, maupun politik di Kabupaten Sidoarjo.

Ketua Komisi A Dhamroni Chudlori memaparkan, 100 persen aduan masyarakat terkait hukum dan pemerintahan sudah ditindaklanjuti.

’’Rata-rata terkait sengketa lahan. Ada yang antara warga dengan perusahaan atau warga dengan pemda. Maka kami fasilitasi melalui hearing dan tinjauan lapangan. Seluruh rekomendasi terkait aduan masyarakat sudah kami sampaikan ke OPD,” ungkap Dhamroni.

Ketua Komisi B Bambang Pujianto mengatakan, pendapatan daerah pada 2023 berhasil melampaui target.

’’Dari target Rp 4,874 triliun, realisasinya sampai Desember akhir bisa naik dan terlampaui hingga Rp 5,20 triliun,” papar Bambang.

Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak, retribusi, dan lainnya ditargetkan Rp 1,9 triliun. Namun, realisasinya berhasil mencapai angka Rp 2 triliun.

’’Pendapatan dari pajak daerah adalah yang paling besar. Dari target Rp 1,2 triliun menjadi lebih dari Rp 1,3 triliun,” tutur Bambang.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo juga berlangsung baik. Terbukti dari lampauan target nilai investasi dari Rp 7 triliun menjadi Rp 14 triliun. Pada 2024, sebagian anggaran harus dialokasikan untuk pesta politik pemilihan umum.