Bayar Pakai QRIS, Jukir di Surabaya Beri Tanggapan Terkait Usul Wali Kota Eri Cahyadi

JawaPos.com–Gunawan, salah seorang juru parkir (jukir) di Surabaya bukan nama sebenarnya, mengapresiasi upaya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait pembayaran parkir pakai QRIS.

Namun, lanjut dia, di satu sisi ada kurang enaknya. Pria 53 tahun itu menyatakan, pembayaran parkir menggunakan QRIS tantangan utamanya adalah jaringan.

”Sementara kondisi parkir itu tidak bisa diprediksi. Ketika ada kendaraan parkir berjumlah banyak, lalu petugas parkir terbatas, dikhawatirkan setelah parkir langsung kabur,” ujar Gunawan kepada JawaPos.com.

Selain itu, lanjut dia, tidak banyak pengendara yang parkir gesit dalam pembayaran parkir. Sebab, pengendara ada yang buru-buru setelah parkir.

”Tapi, mereka harus keluarin HP untuk bayar dulu. Belum lagi nanti keadaan parkir ramai,” tambah Gunawan.

Sebelumnya, Pemkot) Surabaya terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir. Salah satu upaya itu dengan menerapkan parkir berlangganan atau pembayaran retribusi melalui QRIS.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, telah meminta Dinas Perhubungan (Dishub) mengevaluasi titik-titik lokasi parkir. Harapannya, evaluasi itu dapat mencegah kebocoran PAD dari retribusi parkir.

”Sudah ada beberapa evaluasi titik-titiknya. Jadi Kadishub (Kepala Dishub) ada dua pilihan, parkir berlangganan atau semua titik parkir itu adalah menggunakan QRIS, tidak lagi menggunakan manual,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Dengan demikian, Wali Kota Eri menyebut, ada jaminan antara juru parkir (Jukir) dengan Pemkot Surabaya. Misalnya juru parkir mendapat 40 persen dari total pendapatan, akan langsung masuk ke jukir tersebut. Pun demikian dengan pendapatan 60 persen juga langsung masuk ke pemerintah.

”Jadi hasilnya (pendapatan retribusi) berapa, kalau jukir 40 persen, langsung masuk ke jukir. Dan masuk ke pemerintah 60 persen. Itu lebih fair, lebih adil,” jelas Eri.

Wali Kota Eri meyakini, melalui mekanisme pembayaran tersebut, dapat mencegah kebocoran PAD dari retribusi parkir. Lebih dari itu, pola tersebut juga diharapkan membendung adanya oknum petugas dishub yang bermain dengan retribusi parkir.

”Kalau selama ini jukir mengatakan bahwa wong Dishub kakean dulinan (orang Dishub kebanyakan bermain), nah dengan QRIS ini insya Allah akan memberikan kepastian dengan parkir berlangganan antara jukir dengan teman-teman Dishub,” ucap Eri.

Di samping menerapkan parkir melalui pembayaran QRIS, Wali Kota Eri menyampaikan telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan PAD Surabaya. Hasil rekomendasi BPK adalah semua restoran atau tempat makan di Surabaya harus menyediakan tapping atau alat pembayaran untuk parkir.

”Jadi secara otomatis pembayaran lewat itu, tidak ada lagi gedog manual. Dari situ kita nanti bisa lihat, berapa tapping yang masuk. Jadi semua tempat-tempat yang menghasilkan PAD, tidak ada lagi pendapatan dilakukan secara manual,” tutur Eri.

Wali Kota Eri telah meminta Dishub Surabaya memastikan tidak ada lagi jukir yang menarik retribusi parkir di atas ketentuan. Hal itu sebagaimana telah menjadi komitmen dalam kontrak kinerja Kepala Dishub Surabaya dan jajarannya.