Herlina: Seragam untuk MBR Solusi saat Pandemi Covid-19

JawaPos.com - Rencana pemkot untuk memberikan seragam gratis kepada siswa yang keluarganya masuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum terlaksana. Harga seragam yang tidak murah jelas menjadi beban MBR. Apalagi, kini pandemi masih berlangsung. Berikut Wawancara dengan Herlina Harsono Njoto, Anggota Komisi D DPRD Surabaya.

---

Apa sebetulnya urgensi dari pengadaan seragam ini?

Pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah sudah diselenggarakan secara bertahap. Warga yang mampu jelas bisa membeli seragam secara mandiri. Lalu, bagaimana dengan warga yang kurang mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)? Belanja seragam diperkirakan mencapai Rp 800 ribu–Rp 1,5 juta. Tentu tidak mudah. DPRD bersama pemerintah kota sejatinya sudah menganggarkan belanja seragam untuk warga MBR. Anggaran tersebut ditetapkan pada 29 September 2021. Besaran anggarannya sekitar Rp 1,161 juta per anak.

Apa perlu pemkot bikin help desk untuk mengakomodasi siswa yang belum kebagian seragam?

Bisa saja pemkot membuat help desk agar siswa atau warga yang membutuhkan seragam mengadu. Namun, saya pesimistis banyak siswa atau wali murid yang mengadu. Kadang ada stigma negatif yang dikhawatirkan wali murid ketika mengadu soal seragam atau kebutuhan lain terkait dengan sekolah. Mereka khawatir ada diskriminasi kepada anaknya. Saya lebih sepakat agar pemkot segera memberikan seragam sekolah kepada siswa MBR sesuai dengan data yang dimiliki.

Help desk diperlukan nanti ketika seragam dibagikan dan ada siswa MBR yang belum kebagian. Semacam melakukan validasi data juga.

Solusi apa yang bisa diberikan kepada pemkot agar anggaran ini segera diserap?

Dalam perencanaan, pemkot melibatkan UMKM untuk pengadaan seragam. Hal ini sangat positif. Ibaratnya, sekali mendayung, dua sampai tiga pulau terlampaui. Siswa MBR mendapatkan seragam, UMKM mendapatkan pekerjaan memproduksi seragam.

Serumit apa pengadaan seragam untuk MBR ini. Apakah masih membutuhkan waktu untuk updating UMKM yang akan menggarapnya?

Saat ini sudah pertengahan Desember dan menjelang tutup buku tahun anggaran 2021. Jika anggaran tidak terserap, bagi dinas pendidikan, tentu capaian kinerjanya bakal menjadi tidak optimal. Bagi pemkot, anggaran tersebut akan kembali ke kas daerah.

Bila belum terserap 100 persen, kemudian tahun depan ada anggaran lagi buat seragam bagaimana?

Pada APBD 2022, kami sudah menganggarkan belanja seragam yang jumlahnya lebih besar (berdasar validasi data MBR pada triwulan keempat 2021). Jika anggaran pada 2021 tidak terserap 100 persen, pada awal 2022 seragam bagi siswa MBR harus segera dialokasikan.